Perhutanan Sosial Kurangi Ketimpangan Ekonomi

Editor: Koko Triarko

143
Adm Perhutani Jember, Ahmad Basuki. -Foto: Kusbandono.
JEMBER- Masyarakat sekitar hutan sangat bergantung pada keberadaan hutan dengan bertani, sehigga mereka mencari atau menanam sesuatu yang produktif di sekitar hutan tersebut.
Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempunyai program perhutanan sosial sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat hutan, salah satunya masyarakat dapat mengajukan kemitraan kehutanan.
Menurut Adm. Perhutani Jember, Ahmad Basuki, pemerintah telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti program hutan sosial sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan memanfaatkan akses lahan di sekitar kawasan hutan untuk dipergunakan secara produktif.
“Di Kabupaten Jember, terdapat satu KTH (Kelompok Tani Hutan) yang sudah mendapatkan SK Perhutanan Sosial, yaitu KTH Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu pada November 2017,” Kata Basuki, kepada Cendana News   Rabu (10/10/2018).
Basuki juga menjelaskan, berdasarkan Permenhut Nomor 83 dan 39 terkait pengajuan kemitraan kehutanan atau izin pemanfaatan hutan sosial, Kementerian LHK akan menerbitkan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan atau SK (KULIN-KK) pada KTH.
“Dengan catatan, semua prosedur harus dipenuhi. Jangan sampai masyarakat terjebak pada pola parsial (sekadar dapat memanfaatkan lahan hutan), lalu mengorbankan fungsi hutan yang sebenarnya,” ujar Basuki.
Basuki menambahkan, pihaknya selaku pengelola hutan sudah berproses sejak pertama kali program tersebut diterbitkan, yaitu pada 2017. Pada bulan November 2017, di Kabupaten Jember terdapat satu KTH yang sudah mendapatkan SK-KULIN-KK, yaitu KTH Andongsari, kecamatan Ambulu.
“Sebelumnya, kami sudah mengusulkan sekitar sepuluh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan akan ditambah enam LMDH dan tiga KTH ke kementerian LHK. Hingga saat ini, yang disetujui baru KTH Andongsari, kecamatan Ambulu. Ingat, ini hanya sebatas memanfaatkan lahan di sekitar kawasan hutan, bukan mengelola, apalagi menjadikan hak milik pribadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, dengan mendapatkan SK-KULIN-KK, artinya KTH atau LMDH tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan akses hutan tersebut dalam jangka waktu 35 tahun. Dan, tidak dapat menjadi hak milik bagi setiap individu yang memanfaatkan akses lahan di sekitar kawasan hutan tersebut.
“Program Perhutanan Sosial adalah program yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga sebuah legalitas bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, untuk memanfaatkan lahan di kawasan hutan negara,” pungkasnya.
Baca Juga
Lihat juga...