Pesan Pak Harto: Diperlukan Sikap Arif Tangani Keagamaan

Editor: Koko Triarko

854
JAKARTA – Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional, yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Keppres nomor 22 tahun 2015. Sebagai bukti pemerintah mengakui, bahwa santri berperan besar dalam pergerakan perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
Penetapan Hari Santri Nasional merujuk pada sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh Pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy’ari, pada 22 Oktober 1945 di Surabaya, dalam upaya mencegah kembalinya tentara kolonial Belanda yang mengatasnamakan NICA.
“Membela Tanah Air dari penjajah, hukumnya fardlu’ain atau wajib bagi setiap individu,“ tegas KH. Hasyim Asy’ari, dalam seruan jihadnya.
Seruan Jihad itu membakar semangat para santri ‘Arek-arek’ Surabaya untuk menyerang markas Brigade 49 Mahratta, pimpinan Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby.
Dalam pertempuran yang berlangsung tiga hari berturut-turut, pada 27, 28, 29 Oktober 1945, Jenderal Mallaby tewas bersamaan dengan tewasnya 2.000 pasukan Inggris, yang kemudian membuat marah angkatan perang Inggris, hingga berujung pada peristiwa 10 November 1945, yang tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Sejarah mencatat, Presiden Soeharto selama dalam masa pemerintahannya juga dekat dengan kalangan santri, dengan menghadiri berbagai pesantren di seluruh Indonesia.
Dilansir dari laman soeharto.co, Presiden Soeharto menghadiri acara peringatan setengah abad dan peresmian Masjid Jami’ Pondok Modern “Darussalam” di Gontor, Jawa Timur.
Dalam amanatnya, Presiden Soeharto mengingatkan, bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada suatu agama, namun kehidupan keagamaan mendapat tempat yang luhur dan tidak ada halangan sedikit pun bagi yang berlainan agama, untuk hidup rukun dan bekerja sama membangun masyarakat.
“Tidak ada satu agama pun, lebih-lebih tidak agama Islam, yang mengajarkan orang memusuhi orang lain yang berlainan agamanya,“ tegas Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto selanjutnya mengatakan, bahwa dalam masyarakat yang berlandaskan Pancasila, harus meningkatkan takwa menurut agama masing-masing.
“Semua agama menghargai manusia, dan karena itu semua umat beragama wajib saling menghargai. Ini mengandung arti, bahwa di antara semua umat beragama berkembang sikap hormat-menghormati agama serta ibadah agama satu dengan yang lain,“ kata Presiden Soeharto.
Pada situs yang sama, Presiden Soeharto membuka Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus Kongres Muslimat ke-12 NU, dan Kongres ke-10 Fatayat NU di Pondok Pesantren AI-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.
Dalam kata sambutannya, Presiden Soeharto menilai, keputusan NU sejak Muktamar ke-27 di Situbondo, yang memantapkan dirinya kembali sebagai jam’iyah sosial keagamaan, sungguh tepat.
“Dengan demikian, NU mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengerahkan dan mengarahkan segala kemampuannya, untuk lebih meningkatkan perhatian, pemikiran dan pengabdian dalam pengembangan kehidupan beragama di Tanah Air,“ kata Presiden Soeharto.
Sesungguhnyalah, lanjut Presiden Soeharto, di luar kegiatan politik praktis, terbentang bidang pengabdian yang sangat luas untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara kita.
“Suatu perjuangan yang harus kita tangani secara baik dan sungguh-sungguh,” tutur Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto juga mengemukakan, pengembangan kehidupan beragama di Tanah Air memang memerlukan perhatian, pemikiran dan penanganan yang semakin sungguh­-sungguh. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mejemuk. Di negeri ini, hidup dan berkembang berbagai agama dan berbagai aliran keagamaan.
“Oleh karena itu, penanganan bidang keagamaan memerlukan sikap yang arif bijaksana,” imbau Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto mengingatkan, betapa sejumlah negara mengalami gejolak sosial yang berkepanjangan, karena masalah keagamaan. Tapi berkat Pancasila sebagai dasar falsafah negara, bangsa Indonesia terhindar dari gejolak yang berkepanjangan itu.
“Dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, kita tidak menonjolkan salah satu agama sebagai agama negara. Dalam kehidupan kenegaraan kita, semua agama mempunyai kedudukan yang sama. Hal ini tidak berarti negara kita sama sekali tidak mempedulikan kehidupan keagamaan di negeri kita. Malahan sebaliknya, negara kita sangat berkepentingan dengan perkembangan kehidupan agama yang semarak, sehat, dan dinamis,” papar Presiden Soeharto.
Di depan ratusan peserta, pengamat dan masyarakat sekitar, Presiden Soeharto mengingatkan kembali perjalanan sejarah, di mana di antara pendahulu yang merumuskan Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD, terdapat pemimpin bangsa yang berasal dari kalangan nahdliyin.
Sejarah mencatat pula, bahwa jam’iyah NU adalah pelopor dalam menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
NU juga menegaskan, bahwa bagi umat Islam, Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai keberadaan yang sudah final, dan karenanya tidak perlu dipersoalkan dan dikutik-kutik lagi.
Semuanya itu, menurut Presiden Soeharto, merupakan sumbangan yang sangat besar dalam usaha bangsa Indonesia memantapkan kesatuan dan keutuhan bangsa yang sangat majemuk ini.
“Sikap yang dilandasi oleh keyakinan dan patokan-patokan agama ini memberikan bobot tersendiri pada Pancasila, sebagai ideologi nasional bangsa,” ungkap Presiden Soeharto.
Lebih lanjut, Presiden Soeharto mengemukakan, pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, memberikan tempat yang tinggi pada agama. Bagaimana mewujudkan peran agama yang sangat penting itu, pertama-tama tentu terpulang kepada diri sendiri.
“Peranan organisasi-organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama sangat kita perlukan. Tantangan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi keagamaan adalah bagaimana meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mereka, sehingga dapat memberi sumbangan yang sebesar-besarnya, dan sebaik-baiknya bagi pembangunan masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan,” katanya.
Dalam kaitan ini, Presiden Soeharto mengharapkan, para pemuka agama dan ulama, meningkatkan keterlibatan dan keikutsertaan mereka dalam pembangunan bangsa, yang saat ini sudah berada di tahap akhir pembangunan jangka panjang yang pertama.
Diingatkan pula, di banyak negara sedang membangun, masalah keagamaan sering menjadi sumber bagi hambatan dan gangguan dalam pembangunan menuju tinggal landas.
“Di tahun-tahun yang akan datang, para pemikir dan pemuka dari semua golongan agama perlu mengembangkan pemikiran yang kreatif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan tetap setia kepada iman yang mereka yakini masing-masing,” kata Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto berharap, kepekaan para ulama dan pemuka agama terhadap tantangan masyarakat dan zamannya, yang perubahannya berlangsung lebih cepat dari yang dibayangkan. Dalam hubungan ini, Presiden Soeharto menyatakan kegembiraannya melihat pesantren yang dinilainya, ‘semakin membuka diri” untuk menjawab tantangan masyarakat yang mengalami perubahan begitu cepat.
Baca Juga
Lihat juga...