Potensi Pertanian di Sumbar Didorong Ikut Fintech

Editor: Mahadeva WS

233
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida /Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat, hasil pertanian di Sumatera Barat (Sumbar) memiliki potensi besar untuk kegiatan financial technology (Fintech) atau keuangan digital. Melalui fintech, dapat memudahkan petani memasarkan produk atau hasil pertanian dan perkebunannya.

Kepala OJK Sumbar, Darwisman mengatakan, pertanian di Sumbar yang berpotensi ikut dalam fintech adalah pertanian buah pala, kopi Solok Radjo, jeruk. “Gubernur Sumatera Barat juga telah menyampaikan ke OJK, nantinya sejumlah dinas bisa mengikuti fintech ini. Tentunya kita di OJK mendorong kemajuan teknologi keuangan digital yang diharapkan dapat memperluas akses keuangan masyarakat dan mendukung pembangunan perekonomian nasional,” katanya, Jumat (5/10/2018).

Fintech dibutuhkan, karena OJK menilai, layanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, mudah, dan luas bagi masyarakat sangatlah penting. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pengembangan teknologi keuangan digital.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida menyebut, perlu adanya pengembangan teknologi keuangan digital di Sumatera. Hal tersebut diyakini dapat menerobos hambatan pengembangan ekonomi para pelaku usaha skala kecil. Serta mempermudah dan mempercepat akses permodalan, dan menurunkan biaya layanan keuangan di masyarakat.

“Jadi Peraturan OJK (POJK), Inovasi Keuangan Digital juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para inovator keuangan yang berbasis teknologi, sehingga akan menumbuh kembangkan inovasi-inovasi di industri jasa keuangan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya pada Sosialisasi POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan, di Padang.

POJK 13/2018 berfungsi sebagai payung hukum Inovasi Keuangan Digital secara menyeluruh, yang antara lain mencakup insurtech, crowdfunding, serta penyelesaian transaksi dan pengelolaan investasi secara digital. Di masa mendatang, setiap subsektor inovasi keuangan, akan memiliki POJK khusus. Untuk masing-masing subsektor (lex specialist) merujuk kepada payung hukum POJK 13/2018.

“Inovasi keuangan digital ini perlu didukung sekaligus dipantau dan dikendalikan, agar bisa bersinergi dengan lembaga keuangan yang telah ada, serta memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen,” kata Nurhaida.

OJK juga mengarahkan agar inovasi keuangan digital, diawasi dengan prinsip market conduct, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan asosiasi fintech yang diakui oleh OJK. Dalam pelaksanaan market conduct, OJK membuat pendekatan principle based regulation dan activity based licensing, yang berarti OJK hanya membuat garis besar aturan.

Sementara terjemahan dari peraturan, dibuat oleh para pelaku industri. OJK juga menerapkan prinsip pro-inovasi, melalui penerapan regulatory sandbox, yang merupakan mekanisme pengujian oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Proses regulatory sandbox dilaksanakan paling lama satu tahun, dan dapat diperpanjang selama enam bulan jika diperlukan. Hasil regulatory sandbox adalah status untuk direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan. Selain itu, peraturan itu juga mendorong terbentuknya ekosistem inovasi keuangan digital, yang akan dipimpin oleh OJK, bekerjasama dengan semua pihak terkait.

Melalui peraturannya, OJK berkepentingan untuk memberikan akses keuangan kepada para pelaku usaha UMKM, melalui jalur inovasi keuangan digital. Sehingga bisa menghilangkan hambatan yang sering dimiliki oleh pelaku usaha UMKM dalam bidang permodalan dan pemasaran.

Baca Juga
Lihat juga...