Rencana Perubahan PPDB Tahun Depan Mendapat Respon Beragam

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

212

YOGYAKARTA — Rencana Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hendak mengubah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun depan mendapat respon beragam dari sejumlah pelaku pendidikan di Yogyakarta.

Sebagaimana diketahui Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan akan mengubah sistem PPDB dengan optimalisasi zonasi tahun depan. Dimana calon peserta didik dari jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP) tidak perlu lagi mendaftar secara online ke sekolah tujuan, sebagaimana dilaksanakan setiap tahunnya.

Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Rochmat (batik). Foto: Jatmika H Kusmargana

Dengan perubahan mekanisme tersebut, nantinya siswa dapat mengetahui akan melanjutkan ke sekolah mana sejak awal tahun. Proses rekruitmen berbasis zonasi ini sangat mengandalkan kinerja Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Dimana MKKS lah yang akan menentukan kapasitas kelas dan mengindentifikasi siswa yang akan masuk di jenjang berikutnya pada setiap zona.

MKKS juga lah yang akan melakukan pembinaan terhadap siswa sehingga siswa dapat menentukan akan meneruskan sekolah ke SMP dan SMA mana atau SMK bidang apa.

“Terus terang kita belum mendapatkan sosialisasi terkait rencana pusat tersebut. Namun yang jelas pemerintah pusat mestinya sudah berpikir jauh, sebelum mengubah sistem yang sudah ada,” ujar Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Rochmat.

Rochmat menilai, mestinya sebelum menetapkan sebuah kebijakan baru secara nasional, pemerintah pusat harus meminta masukan dari berbagai daerah terlebih dahulu. Hal itu perlu dilakukan untuk mengeliminir persoalan-persoalan di tiap daerah yang pasti berbeda-beda, baik kondisi maupun tatanan pendidikannya.

“Usul kami, mestinya daerah dipanggil untuk dimintai masukan terlebih dahulu. Karena pasti kondisi di tiap daerah berbeda-beda. Ini penting agar daerah tidak kesulitan dan menemui banyak masalah dalam menjalankan kebijakan baru tersebut. Harus ada uji publik,” ujarnya.

Lebih lanjut Rochmat menilai, mengubah mindset masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem PPDB selama ini bukanlah perkara yang mudah. Hal itu dikarenakan selama ini telah jauh-jauh hari menyiapkan pilihan sekolah anak mereka sebelum proses PPDB berjalan. Sehingga dipastikan akan muncul banyak masalah jika tiba-tiba sistem tersebut diubah.

“Masyarakat itu kan sudah menyiapkan sekolah sejak jauh-jauh hari. Sejak kelas 3 bahkan sudah disiapkan. Artinya tidak instan. Sehingga jika tiba-tiba ada perubahan, pasti nanti akan banyak muncul masalah. Kasihan mereka karena persiapan mereka jadi sia-sia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negri Pujokusuman Yogyakarta, Agus Kusmantoro, juga mengaku belum mengetahui adanya wacana perubahan mekanisme PPDB tersebut. Meski begitu ia menilai setiap kebijakan pemerintah terkait PPDB mestinya harus memberikan rasa keadilan terhadap seluruh siswa tanpa terkecuali.

“Contohnya adalah PPDB sistem zonasi kemarin. Dalam PPDB kemarin banyak terjadi masalah karena memang ada ketidakterserdiaan yang terjadi dan dirasakan sebagian siswa. Selama keadilan semacam itu bisa terwujud, saya kira bagaimanapun sistemnya tidak masalah. Pada akhirnya masyarakat atau wali murid dan siswa itu sendiri yang akan jadi penentunya,” ungkapnya.

Baca Juga
Lihat juga...