Rumah DP Rp0 di Duren Sawit Dibangun 2 Tower 2 Tipe

Editor: Koko Triarko

199
JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan DKI, Meli Budiastuti, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI masih melakukan sosialiasi program hunian DP Rp0 kepada masyarakat.
“Saya berharap, semua warga yang memenuhi syarat bisa ikut, sasaran kami adalah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” ujar Melly, di lokaasi proyek hunian DP Rp0, Klapa Village, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).
Saat pembelian rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) atau uang muka Rp0, bisa dicicil hingga 20 tahun. Dengan cicilannya Rp2 juta lebih per bulan.
“Maksimal adalah 20 tahun, tergantung dari penerima manfaat (pembeli) tersebut. Angsurannya antara Rp2,1 juta sampai Rp2,6 juta untuk yang 20 tahun,” katanya.
Dalam program itu, Pemprov DKI akan menyediakan dana talangan untuk uang muka pembelian unit rusunami. Meli menyebut, bunga untuk pinjaman uang muka itu maksimal 2,5 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan DKI, Meli Budiastuti. usai memantau pembangunan Rusunawi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di lokasi proyek hunian DP Rp0, Klapa Village, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).
Sementara itu, bunga cicilannya maksimal 5 persen per tahun. Ketentuan itu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018, tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Untuk pembayaran uang muka dicicil bersamaan dengan cicilan unit hunian tersebut.
“Uang mukanya itu juga tetap dicicil, diangsur selama 20 tahun, selama masa tenornya,” ucap Meli.
Rusunami dengan DP Rp0 ini, masih tengah dibangun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rusunami Klapa Village akan dibangun 4 tower dengan total 780 unit hunian. Rusunami yang dibangun di lahan seluas 1,5 hektare itu masih dalam tahap pembangunan, dan ditargetkan rampung Juli 2019.
Dia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan dana talangan untuk uang muka pembelian rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) 0 rupiah, dengan dana talangan dari APBD DKI.
Meli juga memaparkan, harga unit tipe 21 dijual sekitar Rp210 juta. Sementara itu, harga unit tipe 36 dijual sekitar Rp 320 juta, belum termasuk pajak.  Selanjutnya dalam tahap pembayaran cicilan unit, difasilitasi oleh Bank DKI melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Meli menuturkan, Pemprov DKI kemungkinan akan menyediakan juga dana talangan untuk cicilan unit jika dibutuhkan, bukan sekadar uang mukanya.
“Bila dari bank masih tersedia FLPP, ya mungkin menggunakan FLPP. Kalau seandainya ada permohonan menggunakan APBD, nanti ada prosesnya,” jelasnya.
Dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, ada ketentuan soal pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang difasilitasi Pemprov DKI.
Fasilitas itu diberikan dalam dua bentuk, yakni kredit atau pembiayaan uang muka kepemilikan rumah atau kredit atau pun pembiayaan kepemilikan rumah. Namun dana itu nantinya akan dibahas bersama DPRD DKI, untuk diputuskan apakah disetujui atau ditolak.
Menurut Meli, untuk warga DKI yang berminat memiliki hunian tersebut harus memenuhi syarat khusus yang dimiliki Pemprov. Masyarakat telah tinggal minimal lima tahun di Jakarta, dan belum memilili rumah. Selama masa sosialisasi, masyarakat dapat menyiapkan berkas administrasi.
Berikut ini persyaratannya:
  1. Warga dengan KTP DKI Jakarta dan telah tinggal minimal 5 tahun
  2. Warga DKI yang belum punya rumah
  3. Warga DKI yang tidak pernah menerima subsidi perumahan
  4. Warga DKI dengan penghasilan Rp4-7 juta per bulan
  5. Warga DKI yang taat pajak
  6. Prioritas bagi warga yang telah menikah
  7. Bagi warga terpilih wajib memiliki rekening Bank DKI.
Sementara persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh warga DKI, yaitu:
  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan)
  2. Kartu Keluarga (KK)
  3. Surat pernyataan belum punya rumah
  4. Surat pernyataan tidak pernah menerima subsidi perumahan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  6. Surat Nikah atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Rumah DP Rp0, mengusung konsep rumah susun sederhana milik (Rusunami) yang diberi nama Klapa Village, di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, persis di sebelah Taman Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.
Baca Juga
Lihat juga...