Sindikat Pemalsuan Dokumen Kependudukan Ditangkap Polisi Banyumas

331
Ilustrasi - Foto: Dok CDN

PURWOKERTO — Petugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banyumas, Jawa Tengah, berhasil menangkap tiga orang anggota sindikat pemalsuan dokumen kependudukan, kata Kepala Satreskrim Polres Banyumas Ajun Komisaris Polisi Bayu Puji Hariyanto.

“Kasus pemalsuan dokumen kependudukan ini terungkap berkat informasi dari masyarakat yang kami tindaklanjuti dengan penggerebekan di dua lokasi, yakni salah satu percetakan di Purwokerto dan sebuah tempat di depan Alfamart Alun-Alun Purwokerto,” katanya didampingi Kepala Subbagian Humas AKP Sukiyah saat menggelar konferensi pers di Markas Polres Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (11/10/2018).

Ia mengatakan dalam penggerebekan tersebut, pihaknya mengamankan tiga orang pelaku masing-masing berinisial BS (46), warga Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, S (40), warga Desa Lamberang, Kecamatan Sokaraja, dan SM (45), warga Desa Karangdadap, Kecamatan Kalibagor, Banyumas.

Dalam hal ini, kata dia, BS bertindak sebagai pembuat dokumen palsu, sedangkan S dan SM sebagai makelar yang menawarkan jasa pembuatan dokumen.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya satu unit komputer personal, satu unit mesin cetak, satu unit alat pemindai, satu unit alat cetak kartu pengenal, 40 buah stempel dari berbagai instansi, delapan buah material kartu tanda penduduk elektronik, satu bundel kartu keluarga hasil cetakan sendiri (palsu, red.), dan sebagainya.

Lebih lanjut, Kasatreskrim mengatakan pelaku mengerjakan dokumen palsu sesuai dengan pesanan, misalnya KTP elektronik, surat nikah, dan kartu identitas satpam.

“Biaya pembuatan dokumen palsu itu sebesar Rp250 ribu per buah,” katanya.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, material untuk membuat KTP elektronik palsu itu diperoleh BS dari seseorang berinisial E yang tinggal di Cilacap.

Material yang digunakan untuk membuat KTP elektronik palsu itu diduga KTP elektronik bekas yang di dalamnya terdapat cip dengan nomor induk kependudukan (NIK) orang lainnya.

“Kami berupaya mengembangkan kasus pemalsuan dokumen kependudukan ini,” katanya.

Terkait dengan kasus tersebut, Kasatreskrim mengatakan ketiga pelaku bakal dijerat Pasal 96A juncto Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Pasal 263 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda Rp1 miliar.

Saat ditanya wartawan, pelaku berinisial BS mengaku KTP elektronik palsu itu banyak dipesan oleh calon tenaga kerja Indonesia.

“Saya melakukan ini sejak tahun 2014. Sudah ada 50 orang yang pesan,” katanya. [Ant]

Baca Juga
Lihat juga...