Tunggakan PBB di Bekasi Capai Rp439 Miliar

Editor: Satmoko Budi Santoso

161

BEKASI – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bekasi mencapai 246 ribu Wajib Pajak (WP). Data itu terhitung sejak 2007 hingga 2018 WP, belum membayar kewajibannya didominasi oleh rumah tangga dengan total tunggakan mencapai Rp439 miliar.

“Saat ini kami sedang melakukan verifikasi piutang PBB terhadap Wajib Pajak. Data verifikasi Bapenda dari jumlah itu 246 didominasi rumah tangga atau masuk Wajib Pajak mulai dari Rp100 ribu, sampai Rp2 jutaan,” Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Karya Sukmajaya, Kamis (4/10/2018).

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Karya Sukmajaya – Foto Muhammad Amin

Dikatakan, jumlah keseluruhan tunggakan WP dari data buku 1, 2, 3, 4 dan 5, mencapai Rp. 439 miliar. Untuk Pemerintah Kota Bekasi melalui semua stake holder terus melakukan terobosan dalam rangka pemaksimalan tagihan pajak sampai akhir 2018.

“Kami tentunya membutuhkan kerja sama semua pihak, Bapenda tidak bisa bekerja sendiri. Perlu peran serta yang lain terutama dari masyarakat untuk ikut serta mengoptimalkan realisasi target tagihan tersebut,” kata karya Sukmajaya.

Menurutnya dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk menunaikan kewajiban pajak pemerintah telah memberikan berbagai solusi seperti penghapusan biaya denda. Dan itu sesuai dengan Perwal Nomor 48 Tahun 2018 tentang penghapusan sanksi administrasi denda.

Menurutnya, Bapenda juga telah melibatkan inspektorat, kantor kecamatan, kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Bapenda di setiap Kecamatan. Bahkan melalui instruksi Walikota Bekasi Kejaksaan pun ikut membantu proses optimalisasi dari penagihan PBB.

Dia juga mengimbau kepada semua Wajib Pajak, yang sampai dengan saat ini belum membayarkan pajaknya, untuk segera melunasi kewajibannya. “Silakan bayar mumpung ada penghapusan denda, karena cukup bayar pajaknya tanpa bayar denda,” tukas Karya.

Sementara, terpisah Lurah Harapan Mulya, Rena Nurwangianten, mengatakan, Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi mencapai Rp1,906 miliar. Hingga berakhir masa bayar pajak, realisasinya mencapai Rp1,503 miliar, atau 88,5 persen.

“Sisa tunggakan pajak mencapai Rp.402.380.225, sampai saat ini tim terus melakukan penagihan. Kendalanya di Perumahan Cluster yang berada di wilayah Summerecon, banyak belum membayar pajak, itu karena mereka semua kerja jadi sulit ditemui ditambah belum ada kesadaran tinggi,” ungkap Lurah Harapan Multa, Rena.

Lurah Harapan Mulya Rena Nurwangianten – Foto Muhammad Amin

Dalam rangka mendongkrak realiasi wajib pajak di Kelurahan Harapan Mulya, berbagai strategi pun dilakukan, seperti sosialisasi dan melibatkan langsung Satuan Tugas (Satgas) Pantau Monitoring Aparatur yang ditugaskan untuk menagih PBB.

“Kelurahan Harapan Mulya, memiliki petugas monitoring, setiap RW dilayani satu Satgas Monitoring. Mereka khusus untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat di lingkungan RW-nya. Dengan jam kerja mulai pukul 09.00 WIB, sampai pukul 12.00 harus sudah masuk laporan, dan pukul 13.00 WIB, sudah mulai proses administrasi,” jelas Rena.

Program itu, sudah berjalan selama dua tahun lebih, dalam rangka melayani masyarakat lebih dekat dan bisa terjun langsung ke sasaran. Sehingga warga yang tidak bisa datang ke Kelurahan karena kesibukan, sakit dan sebagainya dapat tetap terlayani. Tetapi program itu tegas Rena, diutamakan bagi warga yang sakit ataupun sudah tua.

Baca Juga
Lihat juga...