Wamenlu: Bantuan dari Luar Negeri Harus Sesuai Ketentuan

Editor: Koko Triarko

179
Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrachman Mohammad Fachir -Foto: Ranny Supuseppa
JAKARTA – Bantuan luar negeri mulai masuk ke Indonesia sejak Presiden Joko Widodo mengizinkan bantuan luar negeri dengan persyaratan, bahwa bantuan yang diberikan itu sesuai kebutuhan di Palu dan Donggala.
Selain itu, pemberi bantuan yang berasal dari luar negeri ini tidak boleh secara langsung diserahkan, tapi harus melalui mitra lokal yang sudah terdaftar di kementerian/lembaga.
Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrachman Mohammad Fachir, menyampaikan, semua bantuan akan dikoordinasikan dengan Menpolhukam, sesuai dengan instruksi presiden.
“Sehari setelah instruksi Presiden, saya memanggil semua dubes dan organisasi internasional yang menawarkan bantuan. Ada 25 negara dan 4 organisasi internasional. Kami meminta, agar semua pihak tersebut menyiapkan bantuan sesuai yang kita harapkan. Waktu itu, ada bantuan angkutan udara, genset, tenda, water treatmen, rumah sakit lapangan dan fogging,” kata Fachir, di Aula BNPB Jakarta, Sabtu (6/10/2018).
Setelah melakukan beberapa koordinasi, Fachir menyampaikan sudah ada 18 flight clearance yang sudah digunakan. Beberapa pesawat yang mengirimkan bantuan, ada yang langsung kembali ke negaranya dan ada juga yang masih dipinjamkan untuk membantu memindahkan barang-barang bantuan ke Balikpapan.
“Untuk bantuan yang bersifat finansial, juga tetap diterima dan dipastikan akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada,” ujar Fachir.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyampaikan secara detil penerimaan bantuan yang bersifat finansial, yaitu Korea Selatan 1 juta US Dollar, Uni Eropa 1,5 juta Euro, Republik Rakyat Tiongkok 200 ribu US Dollar, Venezuela 10 juta US Dollar, Jerman 1,5 juta Euro, Australia 500 ribu Dollar Australia, Vietnam 100 ribu US Dollar, Laos 100 ribu US Dollar dan Kamboja 200 ribu US Dollar.
“Sifatnya G2G dan rekeningnya telah dibuka BNPB di BNI Harmoni. Kemungkinan masih akan ada penambahan,” kata Sutopo.
Bantuan berwujud uang akan digunakan untuk rehabilitasi rekonstruksi yang kebutuhan biayanya lebih besar dari penanganan darurat. Pengalokasian dana ini akan diaudit dan dilaporkan ke negara-negara pemberi bantuan.
“Untuk bantuan dari NGO atau organisasi asing harus menggunakan mitra lokal yang terdaftar di Indonesia. Warga negara asing yang berasal dari organisasi tersebut juga tidak boleh terjun langsung ke lapangan. Bagi yang sudah berada di lokasi, diimbau untuk segera keluar dari lokasi bencana. Bantuan harus didaftarkan menjadi mitra kementerian/lembaga dan menggunakan mitra lokal dan mendaftar ke BNPB. Penyaluran akan dilakukan melalui Makassar dan Balikpapan,” papar Sutopo.
Sutopo juga menyampaikan, hingga masa tanggap darurat berlangsung, segala bentuk bantuan masih tetap diterima, tapi sudah tidak mengfokuskan pada sandang.
Baca Juga
Lihat juga...