APBD 2019 Balikpapan Tambahan Bantuan Keuangan

Editor: Mahadeva WS

157

BALIKPAPAN – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 Kota Balikpapan, mendapatkan tambahan bantuan keuangan dari Pemprov Kalimantan Timur. Pembahasan APBD 2019 yang saat ini memasuki tahap pembahasan dan kesepakatan bersama atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), perlu mendapatkan singkronisasi.

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, menuturkan, pembahasan APBD 2019 mengejar waktu pengesahan. “Kami juga akan melakukan sinkronisasi anggaran, karena ada tambahan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bantuan dana kelurahan Rp11 miliar dari pemerintah pusat, termasuk ada SILPA,” katanya usai menghadiri Rapat Kerja Implementasi PP No.12/2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Balikpapan, Rabu (7/11/2018).

Abdulloh menyebut, apabila tata tertib tidak disesuaikan dengan peraturan pemerintah, maka produk hukum yang dibuat DPRD Balikpapan menjadi tidak sah. Dan, tata tertib juga mengatur banyak poin penting yang mengalami perubahan. “Yang didalamnya ada perubahan itu seperti rapat paripurna di hari libur dan segala macamnya, akan kami bahas terhadap isi dari peraturan pemerintah itu. Tadi dari Kemendagri menyampaikan boleh rapat paripurna dilaksanakan saat hari libur,” tandas Abdulloh.

Terkait dengan Pembahasan APBD 2019, batas waktu kesepakatan bersama APBD 2019 pada akhir November ini. Tahap selanjutnya, sinkronisasi yang akan digelar 21 hingga 23 November mendatang.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengungkapkan, penyusunan APBD 2019 lebih tertib, karena menggunakan sistem e-planning. Penyusunan APBD 2019 juga dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPK tahu, karena itu jangan memasukkan program di luar kesepakatan bersama,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...