Bakesbangpol Jatim: Tingkatkan Partisipasi Pemilih Tanggungjawab Bersama

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

136

JEMBER — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 mendatang meningkat ketimbang periode sebelumnya.

“Target kami angka partisipatif pemilih di kabupaten Jember bisa meningkat dari pemilu sebelumnya. Dari angka 65 persen pada pemilu 2014 lalu, diharapkan naik menjadi 77,7 persen pada pemilu 2019 mendatang,” kata Divisi Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Sunarto kepada wartawan di Jember, Jumat (9/11/2018).

Salah satu upaya mewujudkannya, dengan menggelar sosialisasi partisipasi politik elemen masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2019 dengan menggandeng KPU dan Bawaslu Jember serta beberapa pihak terkait, seperti akademisi, LSM dan juga Ormas.

“Tujuannya agar angka partisipasi masyarakat Jawa Timur dalam pemilu serentak meningkat,” tambahnya.

Disebutkan, selain itu juga dibutuhkan kepedulian dari berbagai pihak, terutama seluruh elemen masyarakat, agar hal yang dicita-citakan dapat terwujud.

“Ini tugas kita bersama, bukan hanya KPU dan Bawaslu saja yang mempunyai tanggung jawab ini tapi kita gotong royong seluruh elemen sehingga partisipasi pemilih naik,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pemateri sekaligus Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Jember, Nur Solihin mengatakan, penyandang disabilitas harus diberikan fasilitas yang sesuai dan memudahkan untuk mendapatkan hak politiknya.

Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, IAIN Jember, Nur Solihin. Foto: Kusbandono

Solihin juga menjelaskan, penyandang disabilitas juga warga negara, yang juga mendapatkan perlindungan Hak Azazi Manusia dan Undang-Undang.

“Terkait hak politik tidak perlu dibedakan antara penyandang disabilitas dengan yang bukan. Yang harus disiapkan hanyalah elemen pemenuhan sarana pembantunya,” tambahnya.

Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dari para penyandang disabilitas. Khususnya untuk mendapatkan hak politiknya dan mampu menyalurkannya dengan baik. Salah satunya lewat Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Keterbatasan fisik (difabel) bukan sebuah halangan untuk mendapatkan hak-hak dalam berpolitik, terlebih dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 mendatang,” kata Solihin.

Baca Juga
Lihat juga...