Dua Belas Tahun DKI Jakarta tak Tambah Pipa Air Bersih

Editor: Satmoko Budi Santoso

158

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak pernah lagi menambah pipa air bersih sejak 12 tahun lalu. Padahal masih ada masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih.

“Selama 12 tahun, DKI tidak pernah menambah pipa air bersih. Ini kenyataannya. Ini kan berarti ada problem, 12 tahun kita enggak tambah pipa,” ucap Anies di kawasan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

Anies menyampaikan, hingga kini, baru 57 persen warga Jakarta yang memiliki akses terhadap air bersih melalui pipa.

“43 persen penduduk DKI tidak memiliki akses air bersih, air pipa maksudnya. Yang punya akses cuma 57 persen,” kata dia.

Padahal, akses air bersih tersebut sangat dibutuhkan warga. Dia menuturkan bakal memperbanyak pembangunan pipa air agar semua warga bisa mendapatkan akses air bersih.

Pemprov DKI juga akan menyesuaikan aturan-aturan soal air bersih, mengingat ada keputusan Mahkamah Agung yang meminta Pemprov DKI menghentikan swastanisasi air.

“Kami ingin menggenjot lebih banyak lagi, tapi itu membutuhkan satu, investasi pemipaan, yang kedua adalah pengelolaan sesuai dengan aturan-aturan yang baru, karena ada keputusan MA yang terkait itu,” pungkasnya.

Anies menyebut, penyediaan air bersih kepada warga sebenarnya merupakan pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya. Sebab, menurutnya, sebuah kota belum lengkap jika tidak memiliki sumber air. Menurut Anies, Jakarta menjadi satu-satunya kota di Pulau Jawa yang dilewati 13 sungai.

Diketahui, Pemprov DKI sudah menugaskan BUMD PAM Jaya untuk membangun pipa air bersih. PAM Jaya mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 1,2 triliun dalam APBD Perubahan DKI 2018.

Menurut rencana, PMD itu akan digunakan untuk pembangunan pipa distribusi dan retikulasi wilayah barat dan utara Rp150 miliar.

Kemudian untuk penyediaan air bersih di rusunawa Rp15 miliar, lalu untuk relokasi jaringan pipa yang terdampak proyek Rp116 miliar. Kemudian juga untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pesanggrahan dan Ciliwung Rp 650 miliar dan reinforcement maupun extention jaringan transmisi serta distribusi Rp 275 miliar.

Namun, PMD itu dicoret DPRD DKI Jakarta karena ada kekhawatiran akan tumpang tindih kewajiban membangun pipanisasi antara PAM Jaya dengan perusahaan air minum swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Baca Juga
Lihat juga...