Dugaan Korupsi RPU, Dua ASN Pemkot Balikpapan Dinonaktifkan

Editor: Mahadeva WS

200
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi – Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menonaktifkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN). Keduanya diduga terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU), yang disebut-sebut, merugikan negara Rp11 miliar.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, menjelaskan, ada empat ASN, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua dari keempatnya saat ini telah dinonaktifkan. Sementara dua ASN lainnya, telah mengundurkan diri dan masuk masa pensiun. “Dari empat itu satu pensiun, satu sudah mengundurkan diri, sisanya, dua orang dinonaktifkan,” ungkap Rizal, Senin (5/11/2018).

Penonaktifan sementara ASN, disebut Rizal, sesuai peraturan yang berlaku. Baik dari Undang-undang tentang ASN, maupun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “ASN yang bersangkutan dinonaktifkan sambil menunggu keputusan inkracht pengadilan. Dan sepengetahuan saya, ada tiga ASN dan satu pensiunan yang sudah ditahan,” tandasnya.

Kendati demikian, Rizal menyebut, pemkot tetap menyiapkan bantuan hukum, bagi ASN yang menjadi tersangka dan telah ditahan. Termasuk memberikan bantuan hukum dengan melayangkan surat penangguhan penahanan bagi ASN tersebut. “Suratnya sudah lama dilayangkan. Semua upaya hukum, kami lakukan, termasuk upaya bantuan penasihat hukum untuk merekonstruksi persoalan, supaya nanti bisa dijelaskan dengan baik kepada majelis hakim di persidangan,” papar Rizal.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RPU, berawal dari temuan BPK, dalam kegiatan pengadaan lahan RPU senilai Rp12,5 miliar di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan, pada 2015. Dalam kasus tersebut, sudah delapan orang yang ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Polda Kalimantan Timur, dimana empat diantaranya adalah ASN dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Baca Juga
Lihat juga...