Energi Bersih, Tekan Pemanasan Global

JAKARTA  – Penggunaan energi bersih sudah menjadi tren. Dorongan untuk meningkatkan penggunaannya bertambah kuat mana kala negara-negara dituntut menekan pemanasan global supaya tidak sampai melewati angka dua derajat Celsius sesuai dengan Kesepakatan Paris.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporan terbarunya menuntut negara-negara lebih ambisius lagi dalam menetapkan target penurunan emisi dengan mematok target kenaikan suhu Bumi tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celsius.

Sektor energi, di negara-negara lain yang tidak memiliki terlalu banyak hutan, menjadi perhatian paling besar dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK).

Di Indonesia, cepat atau lambat penggunaan bahan bakar juga mungkin bisa menggeser posisi penggunaan lahan, alih fungsi lahan dan kehutanan (Land Use, Land Change Use, Forestry/LULUCF) sebagai penghasil besar gas rumah kaca.

Sebagaimana seseorang memutuskan untuk berdiet, dalam hal mengalihkan konsumsi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih bersih suatu negara juga punya berbagai pertimbangan, dan itu bukan hanya untuk menghalau dampak perubahan iklim serta pemanasan global.

Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristeensen, mengatakan, selain untuk menekan emisi GRK, negaranya berinvestasi dalam pembangunan fasilitas EBT untuk memunculkan banyak lapangan kerja.

“Sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Cina yang juga banyak melakukan investasi fasilitas EBT. Pada akhirnya ini tidak hanya untuk alasan perubahan iklim saja,” kata Kristeensen dalam diskusi panel tentang visi dan pengalaman transisi energi menuju sistem energi rendah karbon di Forum Dialog Transisi Energi Indonesia 2018 yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, Denmark mulai melakukan transisi energi bersih di era 1970-an, saat masih 90 persen menggunakan minyak bumi sementara harganya melonjak tajam. Saat itu pemerintah Denmark memutuskan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil.

“Jadi kasusnya sama dengan Indonesia, awalnya tidak hanya soal ‘hijau’ saja,” katanya.

Selanjutnya, Denmark tidak hanya berupaya mengalihkan penggunaan energinya ke energi terbarukan, tetapi juga ingin menurunkan konsumsi energi.

Denmark melakukan transisi dari energi kotor ke bersih dalam kurun waktu 20 tahun. Sepakat dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Ignasius Jonan, Kristeensen mengatakan, hal yang berat dalam transisi ke energi bersih adalah investasi untuk pembangunan fasilitas yang mahal.

“Isu teknologi dan dimensi lainnya memang juga menjadi pembahasan di Denmark saat melakukan transisi energi. Tapi secara politik, 20 tahun terakhir komitmen tetap sama yakni menggunakan energi bersih,” kata Kristeensen.

Upaya untuk mengalihkan penggunaan batubara dan minyak bumi jelas dilakukan.

“Insentif di awal transisi diberikan dan sekarang pasarnya sudah matang sehingga industri sudah bergerak dengan sendirinya,” lanjutnya.

Kristeensen bahkan menyebut, harga lelang untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Bayu (PLTB) di lepas pantai di negaranya semakin hari semakin turun. Dalam empat hingga lima tahun terakhir semakin banyak yang mengikuti lelang.

Alhasil, saat hendak mendarat di Bandar Udara Kopenhagen pada musim dingin berkabut akan tampak kincir-kincir angin raksasa berjajar di tengah laut yang bayangannya terlihat bak Jaeger, robot humanoid raksasa dalam film Pacific Rim.

Semakin Murah

Direktur IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan, EBT sudah menjadi arus utama di banyak negara. Penyebabnya tidak lain adalah harga teknologi energi terbarukan yang semakin murah dan kompetitif terhadap teknologi pembangkit bertenaga bahan bakar fosil, peralatan listrik yang lebih hemat penggunaan energinya, serta upaya global untuk mencapai target Kesepakatan Paris yang membatasi kenaikan temperatur global di bawah dua derajat Celsius.

Daya disrupsi dari teknologi energi terbarukan seperti solar PV (photovoltaic) dan turbin angin akan sulit dibendung di masa depan karena harga teknologi yang turun dengan drastis dan efisiensi yang meningkat.

Pada periode 2009 hingga 2015, harga solar PV telah mengalami penurunan 80 persen, dan International Renewable Energy Agency (IRENA) memperkirakan harga solar PV akan turun lebih jauh sebesar 60 persen hingga 2025 mendatang.

Sedangkan harga turbin angin telah turun rata-rata 38 persen sejak 2009. Dan di sejumlah negara hal ini membuat harga listrik dari energi terbarukan lebih murah daripada listrik bersumber pembangkit panas bumi.

Sebagai gambaran, Fabby mengatakan, dari hasil Studi Pasar Listrik Surya Atap yang dilakukan GIZ-INFIS dan IESR belum lama ini, mengindikasikan penurunan harga sistem PV hingga 30 hingga 40 persen.

Atau dengan adanya manfaat finansial yang sama dapat memicu sedikitnya empat juta rumah tangga di Pulau Jawa yang dikategorikan sebagai pengguna awal untuk memasang listrik surya atap yang kapasitasnya setara dengan 12 hingga 16 GWp.

IRENA memperkirakan potensi surya atap di Indonesia mencapai 15 GWp hingga 2030.

Baru-baru ini Carbon Tracker juga merilis laporan yang menyatakan bahwa pada 2021 akan lebih murah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ketimbang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. Dan pada 2027 hingga 2028 akan lebih murah membangun PLTS baru daripada mengoperasikan PLTU Batubara.

Pemerataan Listrik

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah mendukung pengembangan bauran energi atau diversifikasi energi.

Namun mengingat di Indonesia masih ada dua persen atau sekitar lima juta penduduk yang hingga sekarang belum merasakan manfaat listrik, pemerintah lebih dulu memprioritaskan pemerataan akses listrik.

“Ini yang diselesaikan lebih dulu. Mereka tidak pernah dapat listrik kok kita sudah ramai bicara energi bersih,” kata Jonan.

Dia mengatakan bahwa semua orang mendukung penggunaan energi baru terbarukan, dan penggunaan energi ini ke depan pasti akan berkembang.

Pemerintah dalam upaya mendorong peningkatan penggunaan energi baru terbarukan akan segera menerbitkan aturan listrik surya atap, juga mendorong pengembangan energi panas bumi, tenaga bayu dan biomassa.

Pemerintah juga sudah meminta PT PLN mengonversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 1800 MW menggunakan bahan bakar minyak sawit mentah.

“Kita adil saja, yang mana yang harganya terjangkau, ya oke. Ada yang bilang arus laut, ya tinggal dihitung saja, teknologinya kan banyak tinggal harganya berapa, sepanjang listriknya bisa terjangkau oleh masyarakat ya selesai,” ujar Jonan.

Maka, jika ditanya bagaimana sesungguhnya prioritas Indonesia untuk penurunan emisi dari sektor energi, secara berurutan akan dijawab berdasarkan pada empat aspek, kecukupan energi, pemerataan energi, keterjangkauan energi, serta keramahan pada lingkungan. (Ant)

Lihat juga...