Fintech Salahgunakan Data Terancam Dipidana

36
Ilustrasi -Dok: CDN
JAKARTA – Layanan pinjaman berbasis online atau fintech lending yang melakukan penyalahgunaan data, dapat terancam sanksi denda dan pindana.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menyusul maraknya pengaduan masayarakat.
“Pelanggaran utama ada di OJK, baru kita lihat seberapa besar pelanggarannya, kalau nanti memang ada tuntutan lebih dalam bisa dibawa ke meja hijau, karena itu ada UU ITE pasal 32,” kata Semuel, di kantor Kominfo Jakarta.
Menurut Samuel, salah satu bentuk penyalahgunaan data, adalah pengambilan kontak tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk itu, diperlukan verifikasi selayaknya layanan pinjaman offline.
Secara umum, Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 32, meyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi dan memindahkan informasi elektronik milik orang lain, akan dipidana dengan penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Dalam menindak aplikasi layanan peminjaman online yang berjalan tidak sesuai aturan, Kominfo telah bekerja sama dengan toko aplikasi.
“Kalau memang ilegal, mereka akan kita kirimi surat untuk tidak boleh diunduh lewat Apple App Store atau pun Google Play Store,” ujar Semuel.
Lebih dari itu, Semuel mengatakan, aplikasi yang menyalahi aturan dapat ditindak secara hukum. “Terkait penyalahgunaannya, kalau penyalahgunaan data, Kominfo. Kalau beroperasi tanpa izin di OJK,” kata dia.
Semuel mengungkapkan, bahwa Kominfo telah memiliki satuan tugas investasi bodong, juga mengenai fintech.
Menurut dia, satgas tersebut telah menurunkan lebih dari 300 layanan fintech, dengan total hingga saat ini 669 fintech dan investasi bodong yang telah dilakukan sejak 2012.
“Untuk memerangi ini, yang paling bagus adalah mengedukasi masyarakat,” ujar Semuel. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...