Gara-gara Aset, Dua Kabupaten di Kaltim Gagal Raih WTP

Editor: Mahadeva WS

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, Raden Cornel Syarif – foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu, gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu terjadi pada audit laporan keuangan 2017.

Opini tersebut diberikan, karena Kutai Kartanegara (Kukar) dianggap masih memiliki persoalan dalam pengelolaan aset. BPK juga menilai, kabupaten terkaya di Indonesia tersebut, juga bermasalah dalam melaporkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sementara, pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas), yang menggunakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “BPK memberikan catatan dalam laporan keuangan Pemkab Kukar dan Mahakam Ulu, sehingga harus diperbaiki,” kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, Raden Cornel Syarif, Senin (19/11/2018).

Raihan opini BPK pada kualitas laporan keuangan Pemkab Kukar tersebut, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Di 2017 Kukar ditetapkan sebagai peraih opini WTP. “Laporan bermasalah di pencatatan asset, penyaluran dana BOS, serta BLUD puskesmas,” tambahnya

Syarif menilai, pengelolaan puskemas di daerah tersebut, terlalu bersemangat ingin meningkatkan pelayanan. Namun kondisi tersebut, belum diikuti kesiapan secara administratif, untuk mengikuti aturan-aturan mengenai BLUD. Karena itu, BPK memerintahkan kepada pemerintah daerah setempat, untuk memahami dan menyosialisasikan, bagaimana Puskesmas dikelola dengan sistem BLUD. Sedangkan untuk dana BOS, BPK menilai, masih ada kesalahan persepsi antara sekolah-sekolah dengan dinas.

Tak jauh berbeda degan Kukar, kondisi di Kabupaten Mahakam Ulu juga demikian. Masalah aset, menjadi catatan BPK yang harus diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat. Kegagalan Mahakam Ulu meraih WTP, cukup beralasan, lantaran daerah itu merupakan kabupaten yang baru dibentuk.

Kondisi itu menyebabkan, SDM penyusun laporan keuangan yang dimiliki belum siap. Namun Syarif berharap, tahun depan daerah termuda di Kaltim itu bisa meraih WTP. Audit tahunan oleh BPK, bertujuan agar daerah menyusun laporan keuangan secara transparan, akuntabilitas dan dipertanggungjawabkan.

Jika transparansi ingin tercapai, prinsipnya semua yang disajikan, dilaporkan dalam laporan keuangan itu, sudah bisa dipercaya, diyakini, dan merupakan fakta. “BPK menguji, benar atau tidaknya angka-angka yang dilaporkan. Kalau melaporkan aset ada Rp1,9 triliun, diuji oleh BPK, benar tidak aset-nya sebesar itu? Bisa jadi, ada aset yang belum dilaporkan, bisa jadi, ada aset yang sudah dilaporkan tetapi tetap ternyata tidak ada asetnya, atau dilaporkan informasinya tidak jelas,” kata Syarif.

Tahun ini ada delapan daerah di Kalimantan Timur meraih WTP, yakni, Balikpapan, Bontang  dan Samarinda. Kemudian Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Penajam Paser Utara (PPU), Paser maupun Berau.

Lihat juga...