Gubernur Kaltim Minta Swasta Bantu Penyediaan Rumah Murah

Editor: Mahadeva WS

145
Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor – Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Perusahaan swasta di Kalimantan Timur (Kaltim), diminta membantu pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat miskin. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Selasa (6/11/2018).

Bantuan rumah murah dan layak huni, bisa disampaikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR. “Saya akan mencoba mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur untuk membantu ketersediaan perumahan layak huni secara gratis melalui bantuan dan tanggung jawab sosial perusahaan,” tandasnya, usai dialog, Penyusunan Strategi Komunikasi untuk Menciptakan Branding Pembiayaan Perumahan, Selasa (6/11/2018).

Hanya saja, Isran Noor menyebut, wacana tersebut tidak boleh mengurangi nilai bisnis perbankan atau pengembang perumahan. “Wacana yang dikembangkan lebih kepada upaya membantu masyarakat agar mendapatkan rumah yang benar-benar layak huni,” tegasnya.

Isran mencatat, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi. Sementara rumah, layaknya sandang dan pangan, merupakan kebutuhan dasar, paling pokok manusia. “Kalau soal subsidi perumahan dari pemerintah pasti ada, karena merupakan program nasional,” tandasnya.

Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dedi Slamet Budisusetyo, mengungkapkan, pemerintah memberikan bantuan pemilikan rumah melalui subsidi. Program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. “Pemerintah punya program rumah murah dengan subsidi sebesar 90 persen melalui Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan atau FLPP,” jelas Dedi Slamet.

90 persen FLPP, merupakan subsidi dari pemerintah melalui APBN. Dengan subsidi, perbankan hanya menggunakan dananya sebesar 10 persen. Dan Isran menyebut, masih banyak warga yang tidak tahu skema subsidi tersebut. Setiap tahun, ada alokasi dari APBN yang disalurkan untuk KPR seperti FLPP, Subsidi Selisih Bunga atau SSB dan Subsidi Selisih Margin atau SSM untuk pendanaan bersistem syariah. Termasuk pula Bantuan Uang Muka.

Saat ini, telah berlaku Keputusan Menteri PUPR No.463/KPTS/M/2018, tentang Proporsi Pendanaan Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, yang berlaku mulai 20 Agustus 2018. Porsi skema FLPP, berubah menjadi 75 persen uang negara dan 25 persen dari perbankan.

Alasan peralihan itu dikarenakan porsi bank menjadi lebih besar, mengingat masuknya pembiayaan sekunder perumahan atau dikenal dengan istilah Secondary Mortgage Facility (SMF). Kementerian PUPR memiliki tiga program utama dalam upaya menyediakan perumahan rakyat.

Program itu mulai dari KPR FLPP, KPR SSB dan KPR SSM, yang menyediakan kreditan perumahan. Pada skema FLPP, masyarakat yang pengajuan KPR-nya disetujui bank, akan mendapatkan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta. Sementara bunga yang berlaku adalah lima persen, flat selama tenor. Sementara untuk KPR SSB dan SSM, dana kreditnya disiapkan 100 persen oleh perbankan. Pemerintah hanya memberikan subsidi pada bunga kredit saja. Masyarakat yang menerima bantuan tetap hanya dikenakan bunga lima persen, sisanya ditanggung pemerintah.

Baca Juga
Lihat juga...