Implementasi Perda KTR Diintervensi Industri Rokok

Editor: Mahadeva WS

279

BADUNG – Gubernur Bali, I wayan Koster, mengakui bahwa intervensi industri rokok, saat ini dirasakan masih kuat. Sehingga, implementasi penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), masih rendah atau belum berjalan optimal.

Bali telah memiliki Perda KTR No.10/2011. Produk hukum tersebut telah diikuti oleh kabupaten dan kota dengan juga membuat perda. Selain itu, lima kabupaten dan kota di Bali sudah mulai melakukan pelarangan pemasangan iklan luar ruang produk rokok.

Gubernur Bali, Wayan Koster.-Foto: Sultan Anshori.

Koster menyebut, di 2014, Gubernur Bali yang saat itu adalah Mangku Pastika, berhasil menghentikan promosi industri rokok besar Inter Tabac Asia. Padahal iklan tersebut telah menerima izin penyelenggaraan dari tingkat nasional.

Saat itu, Bali juga melarang pameran World Tobacco Asia. “Pencapaian ini dapat diraih karena kerja sama yang baik dengan akademisi, masyarakat dan media. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat melakukan sesuatu jika kita bergerak!” tandas Koster, dalam The 2018 Asia Pacific Tobacco Control Leadership Program, Senin, (5/11/2018).

Koster menyebut, selalu ada kendala dalam pelaksanaan program pengendalian rokok. Seperti, rendahnya kepatuhan penerapan perda KTR, iklan dan promosi sponsor rokok yang besar, serta intervensi dari industri rokok. “Sungguh merupakan tantangan besar bagi negara kita untuk mengatasi masalah tersebut,” tuturnya.

Upaya serius harus dilakukan, melalui komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari semua pihak, dalam upaya pengendalian rokok ini. “Mari bersama-sama bekerja menciptakan lingkungan bebas asap rokok untuk menyelamatkan generasi kita,” ajaknya.

Seperti diketahui, produk tembakau memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan, karena mengandung ribuan bahan kimia beracun yang merusak tubuh. Terlebih lagi produk mematikan tersebut, juga membuat pengguna menjadi ketagihan. Zat adiktif nikotin menjadi pemicu adanya kecanduan tersebut.

Penggunaan tembakau tidak hanya mempengaruhi kesehatan tetapi juga kehidupan masyarakat. Penduduk dengan sosial ekonomi rendah, pengeluaran tertinggi kedua setelah beras adalah rokok. Dalam lingkup yang lebih besar, tembakau merupakan hambatan besar bagi perekonomian negara.

Data Kementrian Kesehatan, Indonesia merupakan negara dengan prevalensi perokok tinggi di Asia Pacific. Sekira 100 juta perokok ada di Indonesia, dua pertiganya adalah laki-laki dewasa, dan sepertiganya adalah, anak laki-laki. Tingkat merokok yang tinggi tersebut, disebabkan oleh banyak faktor diantaranya, harga rokok yang murah, akses yang mudah, dan adanya pemasaran serta promosi rokok. Faktor-faktor tersebut, telah menciptakan norma, yang dirasakan perokok, bahwa merokok itu mudah, wajar dan keren, terutama bagi pemuda kita.

Baca Juga
Lihat juga...