Kadishub Bali: Baru 4.700 Driver Online yang Terdaftar

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

151

TABANAN — Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Gusti Agung Sudarsana mengatakan, hingga saat ini, pihaknya baru mencatat sebanyak 4.700 kendaraan online yang beroperasi di wilayah Bali. Artinya baru jumlah itulah yang secara resmi terdaftar.

Menurutnya, dari 4.700 driver online yang memiliki izin resmi untuk melakukan operasi tersebut berasal dari puluhan koperasi atau perusahaan. Masih ada praktek transportasi online yang tidak memiliki izin seperti ber plat nomor luar Bali atau kendaraan ber plat nomor pribadi.

Ditekankan agar pelaku transportasi online hanya boleh mendaftar sebagai anggota suatu asosiasi jika sudah mengantongi izin.

“Jika mau didata secara keseluruhan ya pasti lebih jumlahnya dari itu. Kami mendorong agar koperasi yang menaungi mereka untuk segera mendata para driver-nya,” ucap Agung Sudarsana saat menghadiri Rapat Kerja Nasional ke- lll Asosiasi Driver Online (ADO) di Tabanan Bali, Kamis, (8/11/2018) sore.

Menurutnya, jika sudah secara resmi terdata di Asosiasi, maka mereka akan secara sadar untuk mengajukan perubahan sifat ke Dishub Bali untuk kemudian diajukan kembali ke pihak Ditlantas Polda Bali.

Perubahan sifat ini nantinya menjadi kendaraan sewa meskipun pada kenyataannya mobil pribadi.

“Paling gampang untuk menandai kendaraan online itu terdata bisa dilihat dari plat nomornya yang berkode S. Sementara yang tidak resmi mereka tidak ada kode khusus,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPD ADO Bali, Rian Migo mengatakan, dalam Rakornas Ke III ini salah satu agendanya juga membahas penataan anggota yang belum mempunyai izin. Selain itu, salah satu fokus pembahasan lainnya adalah masih adanya zona merah di beberapa lokasi yang belum menerima kehadiran transportasi berbasis digital menjadi pekerjaan rumah dan tantangan tersendiri bagi Asosiasi Driver Online (ADO) Bali.

Pihaknya akan terus melakukan pendekatan dan edukasi kepada pemerintah, desa adat dan masyarakat. beberapa kawasan kata dia belum bisa dimasuki oleh para driver transportasi online seperti di Ubud, Nusa Dua, Uluwatu dan Tanah Lot.

Bagaimanapun juga, masyarakat perlu mengetahui, keberadaan transportasi online adalah legal memiliki dasar hukum jelas. Jadi, tidak ada dasar untuk melarang beroperasinya transportasi online di Bali, apakah berupa pararem, awig-awig atau ketentuan lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Gusti Agung Sudarsana (kanan memakai baju adat Bali) bersama Ketua DPD ADO Bali Rian Migo (kiri).-Foto: Sultan Anshori

Dari aspek hukumnya, transportasi online legal beroperasi di wilayah Indonesia dalam hal ini sesuai izin yang diberikan adalah di wilayah Bali.

“Fokus kami kini, bagaimana membuat zona merah di beberapa kawasan bagi taksi online. Agar bisa masuk, kami siap berdiskusi melakukan edukasi,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...