Kejagung Dalami Peran Chuk Suryosumpeno

Editor: Mahadeva WS

158
Jaksa Agung HM Prasetyo - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung, memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Chuck Suryosumpeno, tersangka dugaan korupsi penjualan aset terpidana korupsi Hendra Rahardja.

“Yang bersangkutan sudah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset terpidana korupsi Hendra Rahardja,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, Kamis (8/11/2018).

HM Prasetyo membantah, anggapan adanya upaya kriminalisasi terhadap Chuck Suryosumpeno. Anggapan tersebut, disampaikan kuasa hukum Chuk beberapa waktu lalu kepada media. “Saya tegaskan bahwa tidak ada kriminalisasi. Semuanya objektif, profesional, dan proporsional. Dan saya sampaikan itu bukan putusan satu-satunya, tapi ada putusan lain pemberhentian yang bersangkutan dari PNS Kejaksaan,” tegas Prasetyo.

Menurut Jaksa Agung, tidak ada kaitan antara putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menangkan Chuk, dalam perkara PTUN mengenai pencopotannya dari jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku. “Penyidikan kasus tersebut sudah lama diproses bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun Chuck Suryosumpeno sendiri yang selalu mangkir ketika dipanggil. Jadi untuk lebih jelasnya tanyakan ke Pidsus,” tandasnya.

Selain Chuck, tim penyidik Pidsus juga malakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka lain atas kasus tersebut, masing-masing, Jaksa Ngalimun, Albertus Sugeng Mulyanto, dan Zainal Abidin.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Kejaksaan Agung, di bawah komando Chuck Suryosumpeno menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan, dan Cisarua. Aset disita berdasarkan perkara korupsi pengemplang BLBI dalam hal ini Bank Harapan Sentosa (BHS) atas terpidana Hendra Rahardja. Penyitaan itu dinilai tidak sesuai dengan SOP.

Penyitaan tanah yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah tersebut, tidak dilakukan dengan membentuk tim. Bahkan tim Satgassus, diduga melelang aset tanpa sepengetahuan Kejagung. Sementara, hasil lelang dinikmati secara pribadi. Hasil dari penyitaan tersebut juga dianggap tidak maksimal masuk ke kas negara. Contohnya aset di wilayah Jatinegara yang hanya dijual Rp32 miliar. Padahal, barang rampasan berupa tanah itu, seharusnya disita terlebih dulu, baru kemudian bisa dilelang.

Sementara, dari harga Rp34 miliar, tim Satgassus hanya menyetorkan Rp2 miliar ke kas negara. Akibat perbuatan tersangka, negara rugi Rp32 miliar, berdasarkan perhitungan penilaian publik Kantor Jasa Penilaian Pubik (KJPP) Kampianus Roman.

Baca Juga
Lihat juga...