Miliki Potensi Besar, Fintech Banyak Dikuasai Asing

Editor: Satmoko Budi Santoso

173

JEMBER – Perkembangan teknologi telah mengubah sebagian besar kehidupan manusia, termasuk di dunia bisnis. Saat ini juga sudah bermunculan berbagai produk finansial teknologi (fintech) yang ditawarkan kepada masyarakat, untuk mempermudah akses keuangan.

Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 60 perusahaan yang bergerak di sektor fintech. “Saat ini sudah ada sekitar 60 pelaku fintech yang terdaftar di Indonesia. Namun yang sudah berizin baru satu perusahaan saja, sementara yang lain belum berizin alias ilegal,” terang Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jember-Lumajang HM, Nur Purnamasidi, saat Seminar Nasional ‘Platform OJK dalam Pemberdayaan UKM di Area Industri 4.0’, di Hotel Panorama Jember, Jumat (9/11/2018), sore.

Berkembang pesatnya perusahaan fintech tersebut salah satunya dikarenakan pangsa pasar yang cukup potensial. “Saat ini ada sekitar 59,3 juta unit UMKM. Tapi sayangnya hanya sekitar 29 persen saja yang sudah bisa mengakses pinjaman modal. Selebihnya masih kesulitan,” terang Purnamasidi.

UMKM kesulitan mengakses pinjaman modal di lembaga jasa keuangan konvensional karena rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi.

“Contohnya, saya punya binaan UMKM di Bangsalsari. Mereka memproduksi kerupuk ikan dengan perputaran uang Rp7 juta per hari dan sanggup suplai kebutuhan di sejumlah daerah. Untuk mengembangkan usahanya, mereka sudah mengajukan KUR sejak 2014, tapi sampai sekarang belum bisa karena tidak ada jaminan yang digunakan sebagai agunan,” ungkap Purnamasidi.

Berbeda dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) konvensional, fintech justru memberi kemudahan akses keuangan bagi para pelaku usaha. “Jadi fintech menawarkan pinjaman modal dengan persyaratan yang tidak serumit LJK konvensional. Tidak heran jika kemudian pada 2017 perputaran uang di fintech mencapai Rp2,5 triliun,” ujarnya.

Kendati demikian, Purnamasidi amat menyayangkan, karena sejauh ini perusahaan-perusahaan fintech masih didominasi oleh investor asing. Hal tersebut berakibat keuntungan dari perputaran uang di sektor fintech banyak dibawa keluar Indonesia.

“Saat ini masih didominasi asing, khususnya Tiongkok. Meski nama perusahaannya menggunakan nama Indonesia tapi sebenarnya asing. Akibatnya, tingkat suku bunga yang ditetapkan jauh lebih besar dari LJK konvensional,” sesalnya.

Oleh sebab itulah, Purnamasidi berharap, Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa lebih mendorong LJK konvensional agar juga bergerak di sektor fintech. “Kita dorong OJK terus mengembangkan fintech untuk kemudahan akses keuangan UMKM, tapi suku bunga yang ditetapkan juga terjangkau,” imbuhnya.

Kepala Sub Bagian Pengawas Perbankan 2 OJK Jember Handi. Foto: Kusbandono.

Kepala Sub bagian Pengawas Perbankan 2 OJK Jember, Handi menyampaikan, fintech merupakan hal baru di sektor keuangan yang memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat.

“Melalui fintech, masyarakat cukup menggunakan teknologi untuk mengakses keuangan. Tidak harus datang ke tempat yang memberi pinjaman,” ujarnya.

Hanya saja, karena fintech berbasis pada platform yang mempertemukan antara peminjam dan pemodal, maka hukum ekonomi yang akan berlaku.

“Ketika permintaan banyak, maka secara otomatis pemodal akan menetapkan bunga yang tinggi. Inilah yang kemudian dirasakan bunga di fintech dirasa jauh lebih besar dibandingkan LJK konvensional,” terangnya.

Untuk itulah, OJK saat ini tengah merumuskan regulasi yang tepat, agar fintech bisa berkembang pesat tetapi juga terjangkau oleh masyarakat. Khususnya bagi para pelaku UMKM.

Baca Juga
Lihat juga...