MK Penegak Ideologi Negara

Editor: Mahadeva WS

184
Ketua MK, Anwar Usman saat berbicara pada FGD Arah Pembangunan Hukum Nasional – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK), menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Arah Pembangunan Hukum Nasional. FGD tersebut, bagian dari ikhtiar MK, menegakan hukum dan konstitusi, serta mengimplementasikan komitmen negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

“Menegakkan hukum dan konstitusi, pada hakikatnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, seluruh komponen dan elemen masyarakat. Bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari lembaga peradilan dan aparatur penegak hukum semata,” ujar Ketua MK, Anwar Usman, dalam FGD tersebut, Senin (5/11/2018).

Anwar menyebut, pembangunan hukum, bertujuan untuk membangun kemandirian hukum nasional. Hal tersebut telah dimulai oleh para pendiri negara, yang menggapai kemerdekaan dan menyusun UUD 1945, dengan memahami benar, bahwa Indonesia merdeka dibangun berdasarkan atas prinsip demokrasi dan hukum.

Selain dari kedua prinsip tersebut, Indonesia harus dibangun dengan berdasarkan pada prinsip dan ciri khas sendiri. Ciri khas tersebut, mengutip apa yang disampaikan Soekarno pada waktu itu, adalah pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara yang harus digali dari nilai-nilai luhur perjuangan, dan nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Nilai tersebut, harus menjadi alat pemersatu bangsa, agar cita-cita Indonesia merdeka dapat menjadi kenyataan.

MK, menurut Anwar, selain memiliki fungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, juga menjadi penegak ideologi negara. Karena itu, Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara. “Tegaknya konstitusi, dan terlaksananya pembangunan hukum di suatu negara, pada hakikatnya amat bergantung kepada komitmen setiap warga negara terhadap aturan main bernegara (the rule of law), yang telah disusun dan ditetapkan, serta budaya hukum masyarakat (social legal culture), untuk mematuhinya,” tegasnya.

Kesadaran hukum, tidak hanya mengenai kesadaran atas pemenuhan hak dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi juga termasuk kepatuhan, dan peran serta dari seluruh warga bangsa, dalam menaati norma hukum, mengembangkan sistem hukum yang ada, serta berperan mengawasi pelaksanaannya. “Tanpa kesadaran hukum setiap warga negara, mustahil hukum dapat menjadi panglima, dan mustahil pula pembangunan hukum dapat terlaksana dalam rangka mewujudkan kemandirian hukum,” tegasnya.

Sekjen MK, M Guntur Hamzah, menyampaikan, perguruan tinggi adalah salah satu kolega sangat penting, demi majunya demokrasi. “Perguruan tinggi sangatlah penting, dalam memajukan demokrasi bangsa, dan perguruan tinggilah yang akan menciptakan para penegak hukum yang lebih baik,” sebutnya.

Saat ini, Guru Besar Universitas Hasanuddin tersebut menilai, pembangunan hukum nasional akan ditantang, dengan sangat kompleks untuk memberantas korupsi, dan segala perubahan era teknologi yang menuntut terjadinya perubahan.

Baca Juga
Lihat juga...