Ombudsman Miliki Bukti Penyimpangan Dana BOS Madrasah di NTB

Editor: Mahadeva WS

176
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim/foto : Turmuzi

MATARAM – Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), siap membantu aparat kepolisian mengungkap dugaan Penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Diduga penggunaan dana BOS di ribuan madrasah NTB mengalami penyimpangan.

Penyimpangan tersebut, diduga melibatkan oknum pegawai Kemenag NTB. “Kalau aparat kepolisian membutuhkan bukti dan data lapangan hasil investigatif dugaan penyimpangan dana BOS, Ombudsman siap memberikan,” kata Kepala Ombudsman RI, Perwakilan NTB, Adhar Hakim, Kamis (8/11/2018).

Adhar mengaku, jumlah data dan bukti dugaan penyimpangan dana BOS yang dimiliki lembaganya terus bertambah. Ombudmas menerima banyak bukti akurat, dari pihak Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madrasah, termasuk ancaman oknum pejabat Kemenag melalui pesan whatshapp.

Ombudsman menyarankan, Kantor Kemenag untuk bersikap kooperatif, mengenai adanya dugaan penyimpangan dana BOS. Bukti dugaan penyimpangan yang didapatkan dari hasil investigatif di lapangan diklaimnya sudah cukup kuat. “Ombudsman NTB sendiri dalam waktu dekat akan menggelar rapat internal, apakah temuan didapatkan cukup menyampaikan Laporan Hasil Temuan (LHP) pada tingkat daerah, atau Ombudsman Pusat, untuk diteruskan ke Kementerian agama di Jakarta,” terangnya.

Sebelumnya, Asisten Ombudsman NTB Bidang Laporan, Sahabudin, mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman, ada dugaan kuat maladministrasi pencairan dana BOS, di ribuan Madrasah di NTB. Ditemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari penunjukan satu perusahaan pengadaan. Kemudian ada pemaksaan pembelian buku kurikulum, yang harus dibeli dengan 20 persen dana BOS di 2.256 Madrasah se NTB. Pemaksaan tersebut, terjadi pada pencairan tahap II tahun anggaran 2018.

Sahabudin mengungkapkan, praktek itu bagian dari tindakan terorganisir oleh oknum pejabat Kanwil Kemenag, sampai dengan pejabat di kabupaten dan Kota. Seluruh Kepala Madrasah, diharuskan melakukan pembelian buku umum K-13 dengan alokasi dana 20 persen dana BOS masing-masing madrasah. Total anggaran untuk pembelian mencapai Rp200 miliar.

Awal dari investigasi, Ombusdmas NTB mendapat laporan masyarakat, adanya dugaan penyimpangan jual beli buku di semua tingkatan madrasah, mulai dari MI, MTs dan MA. Diduga, pembelian Buku Umum K-13 tersebut, menjadi keharusan, dan menjadi salah satu persyaratan wajib untuk pencairan dana BOS tahap II tahun 2018. Bukti pembelian buku umum K13 sebesar 20% dari anggaran dana BOS tersebut, tidak dapat ditawar pembeliannya, sesuai kebutuhan Madrasah.

Baca Juga
Lihat juga...