Pajak Kendaraan Andalan PAD Pemprov Riau

203
Ilustrasi -Dok: CDN
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menghapus denda pajak kendaraan bermotor sekitar Rp6,3 miliar, selama sekitar dua pekan pelaksanaan program pembebasan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di daerah tersebut.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, sampai dengan 7 November tercatat sekitar 9.859 kendaraan yang telah mendapat penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua (BBN-KB II).
“Relatif tingginya animo masyarakat tersebut, diharapkan dapat terus dioptimalkan melalui sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat di daerah,” kata Kepala Bapenda Riau, Indra Putrayana, Jumat (9/11/2018).
Program penghapusan denda pajak tersebut, merupakan upaya Pemprov Riau untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor, yang kini jadi andalan utama di Riau.
Bapenda telah mengumpulkan sekitar Rp15,27 miliar dari realisasi pembayaran PKB dan BBN-KB II, setelah penghapusan denda.
Pemprov Riau pada tahun ini menargetkan pendapatan dari PKB sebesar Rp995,1 miliar. Kemudian pajak BBN-KB II sebesar Rp828,9 miliar. Dua pajak tersebut kini menjadi andalan Riau setelah sektor minyak dan gas terus menurun kontribusinya untuk pendapatan asli daerah.
Sebelumnya, Pemprov Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II).
Indra Putrayana menjabarkan, program penghapusan denda pajak akan dilaksanakan mulai 22 Oktober hingga 30 November 2018. Ini artinya hanya lima pekan program pemutihan denda pajak itu diberlakukan.
“Dari 22 Oktober sampai akhir 30 November, penghapusan denda pajak se-Provinsi Riau. Kami harapkan masyarakat berbondong-bondong gunakan hal ini,” katanya.
Dijelaskan dalam Pergub tersebut, bahwa pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak pemilik kendaraan roda dua, tiga dan empat, baik itu kendaraan pribadi, angkutan umum maupun instansi pemerintah.
Penghapusan denda PKB dan BBNKB diberikan kepada kendaraan yang mutasi dari luar Provinsi Riau, maupun mutasi antarkabupaten/kota di Riau.
Kemudian pembebasan denda PKB dan BBNKB akibat balik nama, yaitu penghapusan sanksi administrasi pemilik kendaraan yang melakukan bea balik nama kendaraan yang kedua, akibat perubahan identitas kepemilikan kendaraan di Provinsi Riau.
Selain itu, penghapusan denda PKB yang menunggak sampai dengan tanggal 31 Maret 2018. Program itu diberlakukan untuk pembayaran di 33 Unit Pelaksana Teknis Samsat yang ada di seluruh kabupaten/kota di Riau.
Bapenda juga menyediakan mobil Samsat Keliling di Kota Pekanbaru, sehingga warga bisa membayar pajak pada hari Minggu.
Pergub tersebut juga menyatakan, pelaksanaan program itu terkait penetapan tanggal dimulai dan berakhirnya, adalah berdasarkan surat keputusan Kepala Bapenda Riau.
Menurut dia, Bapenda Riau juga siap untuk menambah loket hingga jam operasional, bila program tersebut banyak peminatnya. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...