Pascagempa, DPRD Sulteng Minta PLN Sediakan Listrik bagi Pengungsi

267

DONGGALA  – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur, mendesak PT PLN Persero Cabang Palu menyediakan sarana penerangan/listrik di lokasi pengungsian, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pascagempa dan tsunami menerjang wilayah itu.

“Ratusan kepala keluarga warga Desa Lero dan Lero Tatari, Kecamatan Sindue hingga kini hidup di tenda pengungsian belum memiliki sarana penerangan listrik memadai. Satu-satunya sumber penerangan tempat pengungsian bersumber dari genset,” kata Muhamad Masykur terkait dengan pembangunan kesejahteraan korban gempa, tsunami, dan likuifaksi yang menghantam Kota Palu, Sigi dan Donggala, Sabtu.

Masykur mengatakan bahwa korban gempa dan tsunami di lokasi pengungsian sangat membutuhkan listrik.

Berdasarkan data sementara, kata Masykur, terdapat 10 unit rumah hilang, 106 unit rumah roboh yang dihuni lebih dari 250 keluarga, sisanya rusak sedang dan ringan di Desa Lero.

Oleh karena itu, korban sampai saat ini masih tidur di bawah tenda terpal tanpa alat penerangan yang memadai di Lapangan Sanggola, Dusun 01 Pompaya, Desa Lero. Tercatat sekitar 1.200 jiwa mengungsi di lapangan tersebut.

Bahkan, saat dia melaksanakan reses di lokasi itu pada tanggal 8 November 2018, salah satu yang menjadi permasalahan warga di lokasi pengungsian belum adanya sarana penerangan listrik.

“Tampak sumber penerangan yang dimanfaatkan sebagai alat penerangan di setiap tenda dan musala darurat hanya dari genset,” kata Masykur.

Menurut dia, tidak memadai lagi jika menggunakan genset. Beda halnya jika masih dalam kondisi darurat bencana. Genset menjadi alat bantu utama penerangan.

Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi selama 60 hari terhitung mulai 27 Oktober hingga 25 Desember 2018.

Penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulteng ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.466/425/BPBD/2018 pada 25/10/2018.

Menurut Masykur, alangkah tidak elok jika warga di pusat pengungsian Desa Lero dibiarkan terus-menerus hidup dalam suasana yang tidak ada sarana penerangan layak.

“Sudahi kesusahan warga secara bertahap di tenda pengungsian. Pemerintah daerah dan PT PLN Cabang Palu diminta menjadi pelayan yang baik untuk dan atas nama pemenuhan hak warga, temasuk hak atas penerangan,” kata Masykur yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulteng.

Ia mengemukakan bahwa warga sudah susah dan menderita akibat bencana gempa dan tsunami. Rumah mereka hancur, bahkan sebagian tidak memiliki rumah.

Mereka makin dibuat susah karena setiap hari harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan bahan bakar genset. Sementara itu, sumber penghasilan belum ada, terutama nelayan, karena alat tangkap milik mereka hilang disapu tsunami. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...