Penambangan Ilegal di Padang Pariaman Berhasil Dihentikan

Editor: Mahadeva WS

194

PADANG – Aktivitas penambang Ilegal, yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menyebabkan kerusakan lingkungan. Keberadaanya semakin meresahkan masyarakat setempat, karena berdampak terjadinya banjir. 

Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Sumbar, Zul Aliman/Foto : M. Noli Hendra

Kini aktivitas penambangan tersebut, telah ditindak oleh Tim Penegak Perda, yang dipimpin Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Sumbar, Zul Aliman. Petugas menyita alat tambang galian C, berupa paralon dan mesin dompeng, dari lokasi penambangan diantaranya Tobo, Lakiang, Sungai Limau dan Parik Malintang.

“Setelah mendapatkan informasi, adanya penambagan ilegal galian C tidak berizin. Tim langsung turun ke Kabupaten Padangpariaman. Kita langsung menghentikan aktivitas penambangan tersebut, dengan menyita alat-alat tambang di daerah tersebut,” ungkap Zul Aliman, Rabu (7/11/2018).

Penertiban sebelumnya, sudah pernah dilakukan. Para penambang sudah diberi peringatan, serta dinyatakan dilarang beroperasi, serta dilakukan penyegelan lokasi penambangan. Namun, pemilik tambang tetap membandel dengan tetap beraktivitas.  “Jelas aktivitas penambangan itu merusak. Untuk itu perlu ditindak karena dapat merusak lingkungan,” tegasnya.

Alat penambangan yang disita, saat ini telah diangkut ke kantor Satpol PP Padang Pariaman. Barang bukti yang disita kebanyakan dompeng dan beberapa batang paralon, sebagai penyedot pasir dari dasar sungai. “Air sungai tambah keruh. Padahal, sungai ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sehari-harinya. Jika keruh kayak gini, masyarakat juga takut untuk memanfaatkan sungai ini. Ini yang merusak sungai,” ucapnya.

Tim Penegak Perda Penertiban Tambang Ilegal di Sumatera Barat, merupakan gabungan dari TNI, Polri, Pol PP, dan bersama instansi lainnya. Aktivitas galian C, setiap harinya mampu mengeluarkan 30 truk pasir per hari. Artinya, kondisi demikian telah menguras dan merusak hektaran tanah. Dampaknya, terjadinya kerusakan aliran sungai, runtuhnya tebing sungai, yang beresiko terjadi banjir bandang.

Dengan banyaknya aktivitas penambangan ilegal, pemerintah kabupaten dan kota, diminta membentuk tim, yang menjadi perpanjangan tangan dari tim provinsi.  “Ini pengalaman saya, ketika menertibkan penambangan ilegal. Beberapa hari kemudian, aktivitas serupa terjadi lagi. Seharusnya, pasca penertiban itu, ada pengawasan. Sekarang kesannya, ketika dari provinsi membereskannya, ketika di tingkat kabupaten dan kota, malah membiarkan persoalan yang sama,” tandasnya.

Zul menyebut, untuk menegakan aturan, tidak cukup dan tidak akan bisa dilakukan oleh satu pihak. Seluruh pihak terkait, diharapkan berpartisipasi bersama dalam penegakan perda.

Baca Juga
Lihat juga...