hut

Rancangan APBD DKI 2019 Jadi Rp 89,08 Triliun

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi DKI Tahun Anggaran 2019. Dia mengatakan anggaran tahun 2019 naik sebesar 7 persen dari sebelumnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp 89,08 triliun.

“Total rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp89,08 triliun,” ucap Anies di rapat Raperda DKI, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Anies menuturkan, ada sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan dalam kenaikan RAPBD DKI 2019. Pertama, pertumbuhan ekonomi Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2019 yang diproyeksikan sebesar 6,6 persen.

Kedua, konsumsi rumah tangga dinilai tumbuh baik sehingga mendorong investasi. Pembangunan infrastruktur MRT fase dua diharapkan mampu untuk mendorong investasi di Jakarta. Selain itu, redanya suhu politik diharapkan mampu untuk meningkatkan investasi di Jakarta.

“Investasi swasta diperkirakan menguat sejalan dengan selesainya rangkaian pemilihan umum/pemilihan presiden. Sehingga perilaku wait and see diperkirakan akan berkurang,” tutur Anies.

Selain itu dengan kenaikan anggaran tersebut, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi juga ikut naik. Anies juga berharap, agar investasi di Jakarta bisa lebih baik seperti dengan didorong adanya pembangunan infrastruktur MRT.

“Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 6,6 persen, di atas realisasi pertumbuhan ekonomi pertengahan tahun 2018 sebesar 5,93 persen,” imbuhnya.

Selain itu, Anies merasa, inflasi di 2019 bisa dikendalikan di angka 3,6 persen. Hal itu, kata Anies, disebabkan karena permintaan masyarakat semakin meningkat dibanding sebelumnya.

“Dan dari sisi volatile food, harga pangan akan tetap terjaga karena Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD akan terus menggalakkan pemenuhan pasokan dan efisiensi rantai pangan,” ujar Anies.

Orang nomor satu di Jakarta itu mengapresiasi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RAPBD 2019 khususnya dari DPRD DKI. Anies mengakui, ada perdebatan sebelum menyepakati seperti saat pemangkasan PMD Jakpro. Namun menurut Anies, proses tersebut bisa dilalui dengan baik.

“Jadi saya lihat dalam proses pengambilan keputusan ada persuasi dan ada diskusi. Itulah proses politik. Kematangan mengelola ini semua insyaallah akan bisa memberikan manfaat kepada rakyat,” tuturnya.

Diketahui pada RAPBD 2019, Pendapatan Daerah sebesar Rp74,77 triliun atau meningkat 13,63 persen dibandingkan dengan APBD 2018 sebesar Rp65,80 triliun. Pendapatan daerah tersebut direncanakan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp51,12 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp21,30 triliun, serta lain-lain seperti Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp2,34 triliun.

Kemudian ada penambahan dari pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp14,31 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2018.

Lalu untuk pos Belanja Daerah sebesar Rp80,90 triliun atau meningkat 12,36 persen dibandingkan dengan APBD 2018 sebesar Rp71,99 triliun. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp34,75 triliun dan Belanja Langsung Rp46,14 triliun. Kemudian untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8,18 triliun.

Sebelumnya, Anies menyerahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD DKI Jakarta di rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Keempat Raperda tersebut tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019, raperda tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta.

Lihat juga...