Status Hutan Jadi Kendala Pembangunan di Kaltara

152
TANJUNG SELOR – Hampir 70 persen dari 7.547.000 hektare wilayah Kalimantan Utara masih berstatus hutan, sehingga pembangunan provinsi termuda itu terhambat.
“Pemerintah daerah mengalami hambatan dalam membangun dan mengembangkan wilayah, karena bertentangan dengan status kawasan yang masih dianggap hutan,” kata Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, di Tanjung Selor, Senin (5/11/2018).
Padahal, faktanya kawasan yang masih berstatus hutan itu terdapat permukiman di 28 kecamatan. Bagi warga, kondisi itu juga menjadi persoalan, karena bermukim di kawasan yang masih dianggap hutan.
Tercatat di Kaltara, yakni Nunukan dan Malinau, telah mengusulkan pelepasan status lahan dari kawasan hutan. Kabupaten Nunukan 45.440,52 hektare di 16 kecamatan, dan Kabupaten Malinau 15.968 hektare di 12 kecamatan.
Terkait kondisi tersebut, gubernur setelah melakukan berbagai koordinasi telah mengeluarkan kebijakan, untuk melepaskan status lahan dari kawasan hutan menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Secara teknis diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.68/2018, tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Diversifikasi (Inver) Permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) Kaltara.
Tim untuk memfasilitasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kaltara. Tim ini juga berkaitan erat dengan program TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria), yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk legalisasi tanah yang berada di dalam kawasan hutan. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...