Uji Materi UU Pemilu, Pembatasan Waktu Kampanye Rugikan Parpol

Editor: Mahadeva WS

155
Ade Armando Pakar Komunikasi Politik yang Dihadirkan Pemohon Dalam Sidang Uji Materil UU Pemilu di MK - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Pembatasan waktu kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) selama 21 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (2) UU No.7/2017, tentang Pemilu, mempersulit Partai Politik (Parpol) baru untuk dikenal masyarakat. Hal ini dapat merugikan partai politik baru, yang ikut berkontestasi pada Pemilu 2019.

Penilaian tersebut, disampaikan Pakar Komunikasi, Ade Armando, yang dihadirkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam sidang uji materiil, Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2) serta Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (6/11/2018).

Selain parpol, Armando menilai, masyarakat juga dirugikan dengan pembatasan waktu kampanye . 21 hari, dinilai waktu yang terlalu singkat. “Kebutuhan informasi menjadi penting dalam pemilu, terkait kualitas kandidat yang bertarung dalam pemilu. Menjadi sangat penting bagi warga negara, mencari tahu siapa yang akan dipilih, tapi jika melakukan kampanye hanya 21 hari, hal ini merupakan waktu yang singkat,” kata Ade Armando di hadapan majelis hakim MK, Selasa (6/11/2018).

Waktu 21 hari untuk kampanye, hanya akan membuat masyarakat sadar tentang partai politik baru. Namun waktu yang tersedia tidak cukup, untuk mempelajari kandidat yang disodorkan parpol baru. Armando menilai, aturan pembatasan waktu kampanye akan menyelamatkan parpol bermodal kecil, tidaklah benar. Dia menilai, televisi tetap menjadi sarana paling efektif dan efisien, untuk melakukan kampanye pemilu, dilihat dari berbagai survei yang telah dilakukan.

“Sarana yang dapat diandalkan agar masyarakat tahu tentang parpol baru hanyalah melalui iklan. Dan media yang digunakan dalam beriklan adalah televisi. Dengan demikian bila parpol baru dilarang beriklan di televisi, maka parpol baru tidak dapat menjangkau masyarakat. Padahal media yang efektif adalah media siaran. Larangan yang dimuat UU Pemilu, tidak berarti menyelamatkan parpol yang bermodal kecil. Itu (anggapan yang) salah,” jelasnya.

Sebelumnya, PSI melakukan pengujian Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2) serta Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu. Dalam permohonannya, frasa citra diri, pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, bertentangan dengan UUD 1945, karena dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan kampanye pemilu.

Sedangkan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu, bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menimbulkan pembatasan bagi Pemohon untuk secara mandiri melakukan kampanye, membatasi parpol baru yang mengindikasikan adanya kartel politik, yang dilakukan partai politik lama. Hal itu dinilai, merugikan hak konstitusional PSI, sebagai parpol baru. Karena tidak memberikan ruang untuk beriklan, selain melalui kanal yang disediakan KPU.

Sementara itu, Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim, sebagai Pemohon merasa dirugikan dengan sanksi pidana, sebagaimana tercantum Pasal 429 UU Pemilu. Karena pasal tersebut, terancam oleh ketentuan pidana akibat kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu. Pemohon menilai hal tersebut akan menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mewujudkan partai yang ideal bagi rakyat.

Baca Juga
Lihat juga...