UKM Diharapkan jadi Solusi Ekonomi Indonesia

29
Ilustrasi - Produk UMKM -Dok: CDN
JAKARTA – Usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis ekspor, seharusnya bisa menjadi garda terdepan ekonomi Indonesia, terutama saat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kata seorang pejabat pemerintah.
“Harapannya, UKM bisa menjadi solusi, namun tetap harus mendapat dukungan, terutama permodalan agar mampu menembus pasar ekspor,” kata Asisten Pertanian dan Perkebunan Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria Simanungkalit, dalam diskusi bertajuk “Potensi Ekspor Di tengah Pelemahan Rupiah” di Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Menurut dia, sektor UKM yang potensial untuk ekspor masih didominasi makanan, minuman, fesyen, dan kriya (kerajinan). Persoalannya, sektor-sektor tersebut masih memiliki kandungan impor yang juga tinggi, misalnya saja untuk produk tas kulit, kancing dan ritsleting masih harus didatangkan dari luar negeri.
“Dengan demikian, kalau UKM itu mendapat order ekspor dalam jumlah besar, tentunya dukungan permodalan menjadi hal utama,” jelas dia.
Hadirnya perusahaan layanan e-commerce seperti Bli-Bli, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya, menjadi salah satu faktor yang membuat UKM di Tanah Air mampu menembus pasar global tanpa harus ikut kegiatan pameran yang difasilitasi pemerintah.
Data menunjukkan, meskipun anggaran dari pemerintah untuk kegiatan pameran turun hampir 50 persen, tetapi devisa sektor UKM justru naik 12 kalinya.
Pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira Adinegara, mengatakan, perang dagang AS-Cina teryata ikut mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Faktor ini juga ikut mendorong sejumlah negara tujuan ekspor, seperti India menerapkan proteksi berlebihan, salah satunya pemberlakuan bea masuk di atas 50 persen untuk produk CPO asal Indonesia.
“Padahal, ekspor CPO berkontribusi 15 persen dari total ekspor nonmigas,” kata Bhima, dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Warta Pena.
Menurutnya, ada beberapa solusi bagi pemerintah agar dapat meningkatkan nilai ekspor di tengah persoalan global dan melemahnya nilai tuker rupiah terhadap dolar AS, dengan memberikan pelonggaran setiap pungutan, khususnya ekspor CPO diturunkan menjadi 15-20 dolar AS per ton, dan memperluas pasar baru seperti Afrika Tengah, Eropa Timur, dan Rusia.
“Bagi kendala logistik, pemerintah bisa memberikan keringanan pajak (tax holiday) untuk forwarder atau jasa ekspor dari Indonesia ke Afrika, misalnya,” kata Bhima.
Ia menambahkan, sejauh ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowances. Tapi sayangnya, insentif yang diberikan terlalu umum, tidak menyasar kebutuhan sektoral yang spesifik.
“Problem lain ada pada proses perizinan dan insentif fiskal yang belum terintegrasi, serta lamanya pengurusan pajak bagi para pelaku usaha, termasuk eksportir,” jelas Bhima.
Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi, optimis tahun ini produksi minyak sawit diperkirakan mencapai 42 juta ton, dan 31 juta ton di antaranya terserap di pasar ekspor.
Namun, diakuinya munculnya kampanye negatif dari negara produsen minyak nabati menjadi salah satu kendala ekspor bagi produsen dalam negeri.
Karenanya, Tofan berharap industri sawit nasional perlu terus meningkatkan daya saing yang kompetitif dengan industri hilir Malaysia.
Lebih jauh, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Handito Hadi Joewono, mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong nilai ekspor dengan memasuki pasar baru ekspor.
Ekspor ini bisa dilakukan perusahaan besar maupun UKM. Buat industri atau perusahaan besar sangat bermanfaat diberikan insentif pajak, termasuk tax holiday. Sementara untuk perusahaan kecil dan UKM yang dibutuhkan adalah dorongan untuk memulai ekspor dan mengefektifkan fasilitas pembayaran ekspor.
Namun sayangnya, hingga saat ini kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor belum terintegrasi dengan baik. Hal itu setidaknya terlihat dari belum terwujudnya kesatuan pandang antarsektor.
“Semestinya Kemenko Perekonomian perlu lebih ‘galak’ mengkoordinasikan pihak-pihak terkait ekspor,” terang dia.
Berbagai cara juga perlu dilakukan pemerintah agar pasar ekspor bisa tumbuh, salah satunya dengan peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya menggairahkan dunia usaha berarti mendorong pertambahan omset penjualan, dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk produk yang dijual di dalam negeri,” kata Handito.
Anggota Komisi VI DPR-RI, Melani L Suharli, melihat melemahnya nilai tukar rupiah akan membuat komoditas ekspor terlihat lebih seksi, karena menjadi lebih murah menurut negara pengimpor.
Seharusnya, menurut dia, eksportir akan menikmati profit yang lebih tinggi karena transaksi dilakukan dalam valuta asing. Sehingga, bila dilihat fakta kinerja ekspor, terlihat faktor pelemahan rupiah tidak serta-merta mendorong performa ekspor Indonesia.
Melani mengatakan, saat ini di Komisi VI DPR RI tengah membahas ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, di antaranya perjanjian ASEAN-Australia-New Zealand, ASEAN, India, Persetujuan perdagangan barang dalam kerangka kerja sama ekonomi komprehensif antara ASEAN-Republik Korea, dan juga perjanjian terkait protokol perubahan terhadap perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina.
“Tentu, harapannya adanya perjanjian-perjanjian tersebut dapat terus membuka dan memperluas akses Indonesia ke pasar internasional, dengan disertai kesiapan dari pelaku ekonomi dan industri dalam negeri,” katanya.
Fakta juga menunjukkan, pemberlakuan AFTA justru dimanfaatkan oleh negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sebagai perbandingan, pada 2001, surplus neraca perdagangan Singapura dengan ASEAN masih 3,82 miliar dolar AS, namun pada 2016 surplus neraca perdagangannya meningkat menjadi 33,69 miliar dolar AS.
Sulitnya produk Indonesia masuk ke pasar ekspor disebabkan derasnya hambatan nontarif di negara lain, di samping minimnya standar dan kualitas produk Indonesia. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...