101 Peti Mati TKI Sambut HUT Provinsi NTT

Editor: Mahadeva WS

MAUMERE – Provinsi NTT merayakan Hari Ulang Tahun ke-60 pada 20 Desember 2018. Namun disaat bersamaan, NTT berduka, sebab 101 warganya yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, dikirim kembali dalam peti jenasah.

Gabriel Goa, direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia.Foto : Ebed de Rosary

“Ketika provinsi NTT merayakan HUT ke-60, kita tersayat miris, melihat 101 warga NTT yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), meninggal dunia di luar negeri. Mereka dikirim kembali ke kampung halaman, dalam peti mati,” sebut Gabriel Goa, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Rabu (19/12/2018).

Dari catatan Gabriel, buruh migran NTT yang meninggal dalam kurun waktu empat tahun terakhir terus meningkat. Di 2015, jumlah TKI yang meninggal ada 28 orang, di 2016 meningkat menjadi 46 orang. Di 2017, meningkat lagi menjadi 62 orang. Sedangkan di 2018 jumlah yang meninggal dunia hingga 18 Desember, tercatat sudah tembus di 101 orang.

“Pemilik peti mati ke-98, bernama Vinsensius Darman, asal kampung Cumbi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Jenasah ini awalnya tidak dikenal dan diakui oleh keluarganya sendiri, karena menggunakan nama dan identitas palsu,” ujar Gabriel.

Gabriel menyebut, masih banyak TKI atau PMI (Pekerja Migran Indonesia) asal NTT, yang rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis saat menjadi  Budak di negeri Jiran. “Ini menunjukkan bahwa belum adanya keseriusan Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten dan pemerintah kita se NTT, untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) NTT,” sesalnya.

Tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, belum memiliki kompetensi atau skill. Tidak memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak paham hukum, dan tidak paham kultur negara yang dituju. “Fakta menunjukkan, bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar hanya  ada tiga di NTT, yakni milik PP TKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) atau P3MI (Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia) di kota Kupang. Sedangkan di Sumba, Sabu, Rote, Alor, Lembata dan Flores belum ada,” terangnya.

Sementara, BLK milik pemerintah, yang ada hanya gedung dan belum ada aktivitas sebagaimana yang disyaratkan pertauran perundangan. “Ke depan, pasca 60 tahun NTT, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot se-NTT, wajib hukumnya bekerjasama dengan lembaga-lembaga agama, LSM dan perusahaan nasional dan multinasional, serta pemerintah pusat, untuk menyiapkan lapangan pekerjaan di NTT,” tegasnya.

Khusus  calon TKI asal NTT, agar dipersiapkan dengan baik sebelum diberangkatkan. Proses pemberangkatan melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sebagaimana disyaratkan dalam UU PPMI No.18/2017. “Bagi pelaku, dan aktor intelektual di balik tindak pidana perdagangan orang, termasuk oknum pejabat yang melindungi, agar ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya. Dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera. Ini penting, agar cita-cita NTT bebas Trafficking terwujud,” tandasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, menyebut, pihaknya sedang menyiapkan LTSA, seperti yang telah dijanjikan oleh Kementrian Tenaga Kerja RI. Infrastruktur tersebut, dibangun di Maumere, Kabupaten Sikkka. “LTSA ini akan melayani pekerja migran yang berasal dari kabupaten di Flores, Lembata dan Alor. Selain itu di 2019, kami mengusulkan agar dibangun BLK di Maumere,” sebutnya.

Germanus berharap, kedua usulan tersebut bisa segera terealisir. Sehingga pekerja migran yang akan diberangkatkan bisa mendapatkan pelatihan di BLK. Para pekerja bisa mudah mengurus segala dokumen keberangkatan di LTSA di kota Maumere.

Lihat juga...