101 Peti Mati TKI Sambut HUT Provinsi NTT

Editor: Mahadeva WS

Tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, belum memiliki kompetensi atau skill. Tidak memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak paham hukum, dan tidak paham kultur negara yang dituju. “Fakta menunjukkan, bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar hanya  ada tiga di NTT, yakni milik PP TKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) atau P3MI (Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia) di kota Kupang. Sedangkan di Sumba, Sabu, Rote, Alor, Lembata dan Flores belum ada,” terangnya.

Sementara, BLK milik pemerintah, yang ada hanya gedung dan belum ada aktivitas sebagaimana yang disyaratkan pertauran perundangan. “Ke depan, pasca 60 tahun NTT, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot se-NTT, wajib hukumnya bekerjasama dengan lembaga-lembaga agama, LSM dan perusahaan nasional dan multinasional, serta pemerintah pusat, untuk menyiapkan lapangan pekerjaan di NTT,” tegasnya.

Khusus  calon TKI asal NTT, agar dipersiapkan dengan baik sebelum diberangkatkan. Proses pemberangkatan melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sebagaimana disyaratkan dalam UU PPMI No.18/2017. “Bagi pelaku, dan aktor intelektual di balik tindak pidana perdagangan orang, termasuk oknum pejabat yang melindungi, agar ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya. Dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera. Ini penting, agar cita-cita NTT bebas Trafficking terwujud,” tandasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, menyebut, pihaknya sedang menyiapkan LTSA, seperti yang telah dijanjikan oleh Kementrian Tenaga Kerja RI. Infrastruktur tersebut, dibangun di Maumere, Kabupaten Sikkka. “LTSA ini akan melayani pekerja migran yang berasal dari kabupaten di Flores, Lembata dan Alor. Selain itu di 2019, kami mengusulkan agar dibangun BLK di Maumere,” sebutnya.

Lihat juga...