95 Persen Warga Sikka Masuk Peserta JKN KIS

Editor: Koko Triarko

MAUMERE –  Pemerintah Kabupaten Sikka, kembali menambah jumlah warganya yang kurang mampu untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga sesuai dengan Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/ UHC) sebesar 95 persen.

“Melalui perubahan anggaran tahun 2018, kita telah mengalokasikan dana tambahan untuk Iuran Jaminan Kesehatan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp319.824.200, untuk membiayai 13.905 jiwa,“ sebut Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, Kamis (20/12/2018).

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, bersama masyarakat yang menerima kartu JKN KIS dari BPJS Kesehatan, yang dibiayai dari APBD. -Foto: Ebed de Rosary

Menurut Roby, sapaannya, penambahan dana untuk peserta BPJS Kesehatan ini terhitung sejak 1 Desember 2018. Sehingga saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Sikka yang sudah menjadi peserta JKN KIS mencapai 301.427 jiwa, atau sebesar 95,67 persen.

“Dengan demikian, per tanggal 1 Desember 2018, Kabupaten Sikka telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), sesuai Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2017,” terangnya.

Hal demikian, kata Roby, sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Sikka berkomitmen, agar seluruh masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan melalui Program Sikka Sehat, yang terintegrasi ke dalam program JKN KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Santy Parulian, Kepala BPJS Kesehatan cabang Maumere menjelaskan, dari total 95 persen penduduk yang telah tercover, terbagi ke dalam beberapa jenis kepesertaan, yaitu peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 30.347 jiwa, serta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sejumlah 26.261 jiwa.

“Juga ada peserta Bukan Pekerja (BP) berjumlah 4.233 jiwa, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN) sebesar 162.022 jiwa, serta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD kabupaten Sikka sebanyak 78.823 jiwa,” terangnya

”Dengan pencapaian sebanyak 95 persen, penduduk sudah tercover, dan kabupaten Sikka dinyatakan sebagai kabupaten ke-8 yang telah melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduknya,” ujar Santy.

Kabupaten Sikka menjadi kabupaten ke-8, dari total 22 kabupaten dan kota di provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kabupaten ke-14 dari total 41 kabupaten dan kota yang ada diwilayah Bali, NTT dan NTB.

Masyarakat yang telah ter-cover ke dalam program JKN KIS, akan mendapatkan kartu JKN KIS sebagai identitas diri. Kartu tersebut telah didistribusikan kepada masyarakat.

“Setiap orang berhak mendapatkan palayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan, namun perlu diingat setiap kali berobat peserta wajib membawa kartu,” terangnya.

Kartu tersebut, kata Santy, tidak dapat dipindahtangankan atau digunakan oleh orang lain yang bukan sebagai pemilik kartu, sesuai nama yang tertera pada kartu.

Jika disalah gunakan oleh pihak lain yang bukan sebagai pemilik kartu, akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk menunjang pelayanan kesehatan penduduk kabupaten Sikka, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dan menyiapkan 25 puskesmas, empat klinik TNI/Polri, satu dokter gigi, satu klinik pratama swasta dan enam dokter umum sebagai pemberi palayanan kesehatan tingkat pertama,” bebernya.

BPJS Kesehatan,  tandas Shanty, juga telah menjalin kerja sama dengan tiga rumah sakit, yaitu RSUD TC. Hillers sebagai rumah sakit pusat rujukan yang ada di daratan Flores.

Juga ada RS swasta St. Gabriel Kewapante dan RS St. Elisabet Lela, sebagai pemberi palayanan kesehatan tingkat lanjutan, untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Ini merupakan pencapain terbaik pemerintah daerah kabupaten Sikka, dan  BPJS Kesehatan  memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmennya hingga saat ini,” pungkasnya.

Lihat juga...