Aceh Layangkan Surat ke Kemenkopolhukam Terkait Rohingya Terdampar

Ilustrasi [CDN]

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mengklaim telah menyurati Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk tidak lanjut penanganan terkait 20 etnis Rohingya asal Myanmar yang terdampar di bibir pantai Kuala Idi, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur.

“Kita terus berkoordinasi pemerintah pusat, seperti baru-baru ini telah mengirim surat ke Kemenkopolhukam dan kementerian terkait,” ujar Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri di Banda Aceh, Kamis (6/12/2018).

Ia mengatakan, penanganan terhadap warga asing yang masuk ke Indonesia tidak bisa dilakukan sembarang, terutama pengungsi dan pencari suaka asing harus selaras dengan gagasan yang tercantum dalam Konvensi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1951, dan Protokol Mengenai Status Pengungsi PBB 1967.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.125/2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dengan mempertimbangkan untuk melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pihaknya menyakini instansi vertikal, seperti keimigrasian merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan menangani 20 etnis Rohingya ini.

“Sekarang kan ada rudemin (rumah detensi imigrasi) beberapa unit di Aceh, seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan sebagainya. Jadi untuk penanganan tentu keimigrasian yang lebih berwenang,” katanya.

Lihat juga...