hut

Ahli: Aturan PHK Lindungi Hak Konstitusional Pekerja

Editor: Koko Triarko

Sidang Uji Materi UU Ketenagakerjaan di MK -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), justru memberi perlindungan untuk kesejahteraaan pekerja serta perlindungan hukum.

Ketentuan dari Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut, tidak mengatur tentang surat keterangan dokter, karena pembuktian sakit berkepanjangan telah dibuktikan dengan surat keterangan dokter sebagaimana dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan.

“Demikian juga keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerjanya menurut surat keterangan dokter. Dengan demikian, Pasal 172 dimaksudkan tentang pengakhiran hubungan kerja atas permintaan pekerja/buruh,” kata Dosen Universitas Krisnadwipayana, Basani Situmorang, saat menjadi saksi ahli dari pemerintah di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Sementara itu, Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, menentukan upah tidak dibayar, bila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali bila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

“Terakhir, Pasal 93 ayat (2) huruf a, menentukan, bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah, bila pekerja/buruh sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan,” ujarnya.

Bahwa, terhadap pekerja/buruh yang sakit, ungkapnya, ketentuan Pasal 93 ayat (3) menentukan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut, yaitu untuk 4 bulan pertama dibayar 100 persen, untuk bulan ke-4 kedua dibayar 75 persen, untuk 4 bulan ke-3 dibayar 50 persen.

“Dan, untuk bulan selanjutnya dibayar 25 persen dari upah, sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha,” sebutnya.

Sebelumnya, Banua Sanjaya Hasibuan, David M. Agung Aruan, dan Achmad Kurnia, selaku karyawan PT. Manito World, mengajukan uji materi Pasal 172 UU Ketenagakerjaan.

Pemohon berkeberatan dengan keberlakuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, yang dinilai merugikan hak konstitusionalnya.

Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya potensial dirugikan atas berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, karena pekerja/buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan menerima kompensasi, bila ia mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan tanpa disertai/dibuktikan dengan rekam medis dari kedokteran.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!