Ahli: Aturan PHK Lindungi Hak Konstitusional Pekerja

Editor: Koko Triarko

Sidang Uji Materi UU Ketenagakerjaan di MK -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), justru memberi perlindungan untuk kesejahteraaan pekerja serta perlindungan hukum.

Ketentuan dari Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut, tidak mengatur tentang surat keterangan dokter, karena pembuktian sakit berkepanjangan telah dibuktikan dengan surat keterangan dokter sebagaimana dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan.

“Demikian juga keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerjanya menurut surat keterangan dokter. Dengan demikian, Pasal 172 dimaksudkan tentang pengakhiran hubungan kerja atas permintaan pekerja/buruh,” kata Dosen Universitas Krisnadwipayana, Basani Situmorang, saat menjadi saksi ahli dari pemerintah di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Sementara itu, Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, menentukan upah tidak dibayar, bila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali bila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

“Terakhir, Pasal 93 ayat (2) huruf a, menentukan, bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah, bila pekerja/buruh sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan,” ujarnya.

Lihat juga...