Ahli: Peranan Negara dalam Jasa Konstruksi, Lindungi Perekonomian

Editor: Koko Triarko

151
Akhmad Suraji, Ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam uji materil UU Jasa Konstruksi di MK -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Akhmad Suraji, menyebutkan, jasa konstruksi memiliki peran penting bagi suatu negara, karena industri konstruksi merupakan sistem ekonomi yang menghasilkan bangunan atau infrastruktur sebagai gross fixed capital formation atau pembentukan modal bruto tetap, bagi kemajuan ekonomi dan sosial suatu bangsa.

“Tidak ada satu negara di dunia ini tanpa kegiatan konstruksi. Konstruksi mengubah bentang alam menjadi lingkungan terbangun. Konstruksi membentuk watak dan jati diri, serta produktivitas manusia. Konstruksi memberi ciri-ciri peradaban bangsa. Konstruksi melibatkan rantai penyediaan barang atau material dan jasa-jasa yang sangat banyak,” katanya, saat menajdi saksi ahli dari pemerintah, di hadapan majelis hakim MK saat sidang uji materi UU Jasa Konstruksi, Kamis (6/12/2018).

Namun diakui, kata Suraji, konstruksi memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pekerja, publik, harta, benda, dan lingkungan. Sebagai pembentuk lingkungan terbangun, konstruksi berimplikasi terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak, karena panjangnya backward dan forward linkages dari kegiatan konstruksi.

“Dengan peranan yang penting, maka negara wajib ikut serta dalam memberikan perlindungan. Kealpaan negara melakukan kegiatan konstruksi untuk mendirikan satu struktur bangunan di suatu pulau atau wilayah, akan berimplikasi kehilangan kedaulatan,” sebutnya.

Karena itu, lanjut Suraji, negara harus hadir di sektor ini untuk memberikan perlindungan perekonomian nasional, perlindungan keselamatan masyarakat atau publik, perlindungan lingkungan, perlindungan kebudayaan, dan bahkan perlindungan kedaulatan.

Sedangkan ahli dari pemerintah lainnya, Bayu Dwi Anggono, menegaskan, bahwa pengaturan dalam UU Jasa Konstruksi termasuk kategori kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka melengkapi kekurangan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang masuk klasifikasi kebijakan hukum terbuka.

Meskipun terbuka, namun MK telah memberikan batasan, bagaimana suatu kebijakan hukum itu tidak kemudian berubah menjadi sebuah kesewenang-wenangan.

“MK jelas dalam Putusan Nomor 86/PUU-XI/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, telah memberikan batasan-batasan, agar kebijakan hukum terbuka yang demikian tidak membawa kerugian konstitusionalitas, utamanya tidak membawa kerugian bagi masyarakat secara umum,” ungkapnya.

Sebelumnya, para Pemohon yang tergabung dalam LPJKP Aceh, yang merupakan perwakilan masyarakat jasa konstruksi di daerah yang telah bekerja kurang lebih 17 tahun dalam mengembangkan jasa konstruksi dengan ditunjang oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang lengkap, berpendapat, bahwa adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU Jasa Konstruksi, Menteri mengambil hak konstitusional para Pemohon yang selama ini telah menyelenggarakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi.

Baca Juga
Lihat juga...