Aliansi Buruh Kota Bekasi Tuntut UMSK

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Ratusan pekerja dari gabungan beberapa serikat buruh, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kota Bekasi, di jalan Khairil Anwar, Rabu (19/12). Mereka yang menamakan diri Aliansi Buruh Kota (ABK) Bekasi, meminta pemerintah kota setempat segera menetapkan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK).

“Aksi damai sekaligus audiensi dengan DPRD Kota Bekasi, terkait belum terealisasinya UMSK dengan baik,” kata Ketua FSPMI Bekasi Raya, juga selaku koordinator ABK, Masrul Zambak, Rabu (19/12/2018).

Menurutnya, belum terealisasinya UMSK Bekasi karena dari beberapa pihak, baik pemerintah maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), masih mengacu pada Permen 15 tahun 2008 atau PP 78. Tapi, tidak mengacu pada UU 13, tentang tenaga kerja.

Ketua FPSMI Bekasi Raya, Koordinator AKB, Masrul Zambak. -Foto: M Amin

Diketahui, pada PP 78 dan permennya, pasal 16, bahwasanya UMSK itu harus dirundingkan melalui bipartit antara pengusaha, serikat atau asosiasi sektornya.

Menurutnya, yang menjadi dilema adalah PUK mana yang bisa bertarung debat soal upah dengan pengusahanya? Untuk itu, aksi ini untuk meminta DPRD Kota Bekasi memfasilitas, agar pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan angka dengan mengacu Peraturan Menteri (Permen) 15,  adalah antara pengusaha atau asosiasi sektor dengan serikat pekerja, harus melalui dewan pengupahan.

Dewan pengupahan dari serikat pekerja sudah ada, soalnya ada di dewan pengupahan Apindo, yang selama ini mewakili asosiasi sektor atau pengusaha, mengaku menerima surat mandat dan kuasa dari pengusaha sektor.

“Makanya, perundingan upah tidak bisa berjalan, karena Apindo tidak bisa mewakili pengusaha,” tandasnya.

Untuk itu,  sambung Masrul, ABK berinisiatif meminta dewan membuat surat rekomendasi kepada Pemkot, yaitu kepada Wali Kota Bekasi, agar segera mengeluarkan surat imbauan kepada Apindo, Serikat Pekerja untuk duduk bersama berunding tentang UMSK.

UMSK berbeda dengan UMK, upah minimum sektor bagi perusahaan unggulan mengacu pada PP 78 Permen 15, dan untuk menentukan perusahaan unggulan harus di servei. Sementara diketahui alat survei melalui delapan parameter, belum ada juklak ke bawah.

“Seperti apa delapan parameter untuk survei perusahaan unggulan itu belum ada. Tapi, jika dibiarkan, maka tidak masuk akal karena pada 2006 sampai 2017, sudah ada kenaikannya. Untuk 2017, UMSK naik 8,71 persen dan tahun ini diharapkan bisa sama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, dikonfirmasi Cendana News, mengatakan aksi damai dari ABK Bekasi memberi masukan kepada dewan terkait penetapan UMSK. Pertama, terkait rumusan kebijakan dalam rangka merumuskan standar upah buruh.

“Prinsipnya, unsur pimpinan dewan dan Komisi IV Kota Bekasi menyikapi dengan baik, segera merekomendasikan ke Wali Kota Bekasi,” paparnya.

Tumai berharap, melalui rekomendasi DPRD Kota Bekasi, pemerintah kota segera duduk bersama untuk melakukan musyawarah bipartit melibatkan semua komponen.

Lihat juga...