Aliansi Buruh Kota Bekasi Tuntut UMSK

Editor: Koko Triarko

“Makanya, perundingan upah tidak bisa berjalan, karena Apindo tidak bisa mewakili pengusaha,” tandasnya.

Untuk itu,  sambung Masrul, ABK berinisiatif meminta dewan membuat surat rekomendasi kepada Pemkot, yaitu kepada Wali Kota Bekasi, agar segera mengeluarkan surat imbauan kepada Apindo, Serikat Pekerja untuk duduk bersama berunding tentang UMSK.

UMSK berbeda dengan UMK, upah minimum sektor bagi perusahaan unggulan mengacu pada PP 78 Permen 15, dan untuk menentukan perusahaan unggulan harus di servei. Sementara diketahui alat survei melalui delapan parameter, belum ada juklak ke bawah.

“Seperti apa delapan parameter untuk survei perusahaan unggulan itu belum ada. Tapi, jika dibiarkan, maka tidak masuk akal karena pada 2006 sampai 2017, sudah ada kenaikannya. Untuk 2017, UMSK naik 8,71 persen dan tahun ini diharapkan bisa sama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, dikonfirmasi Cendana News, mengatakan aksi damai dari ABK Bekasi memberi masukan kepada dewan terkait penetapan UMSK. Pertama, terkait rumusan kebijakan dalam rangka merumuskan standar upah buruh.

“Prinsipnya, unsur pimpinan dewan dan Komisi IV Kota Bekasi menyikapi dengan baik, segera merekomendasikan ke Wali Kota Bekasi,” paparnya.

Tumai berharap, melalui rekomendasi DPRD Kota Bekasi, pemerintah kota segera duduk bersama untuk melakukan musyawarah bipartit melibatkan semua komponen.

Lihat juga...