Alih Fungsi Lahan Pertanian di NTB Sulit Dibendung

Lahan pertanian, ilustrasi -Dok. CDN

MATARAM – Dinas Pertanian Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, lahan pertanian saat ini tersisa sekitar 1.500 hektare, akibat terjadinya alih fungsi. Diperkirakan, alih fungsi ke depan akan semakin masif dan sulit dikendalikan.

“Data itu berdasarkan data terakhir bulan Agustus 2018 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Data BPN ini lebih rendah dari data sisa lahan pertanian berdasarkan kelompok tani dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli, di Mataram, Jumat (14/12/2018).

Ia mengatakan, berdasarkan data dari kelompok tani Mataram, lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersisa 1.888 hektare. Sementara berdasarkan data foto satelit Bappeda pada 2016, tercatat 1.600 hektare. “Jadi, yang kita gunakan data dari BPN, karena merupakan data terbaru,” ujarnya.

Ia mengatakan, jumlah lahan pertanian di Kota Mataram dari tahun ke tahun terus menurun. Hal itu disebabkan tingginya aktivitas alih fungsi lahan. Aktivitas alih fungsi lahan hingga akhir tahun ini tercatat sekitar 41 hektare.

“Tapi, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, alih fungsi lahan tahun ini relatif rendah, karena belum adanya pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” katanya.

Ia mengatakan, dengan belum adanya pengesahan RTRW tersebut, berbagai izin pembangunan di berbagai bidang, seperti jasa, perhotelan dan perumahan yang akan menyumbang alih fungsi lahan belum bisa terealisasi.

Pada sekitar 2016, alih fungsi lahan di Mataram cukup tinggi. Bahkan, mencapai sekitar 90 hektare, namun sejak 2017 aktivitas alih fungsi lahan cenderung menurun.

“Bila Perda RTRW sudah disahkan, aktivitas alih fungsi lahan secara masif kembali akan terjadi, untuk berbagai kepentingan pemerintah dan masyarakat, termasuk untuk dunia pendidikan,” katanya.

Dikatakan, alih fungsi lahan di kota itu sulit dibendung, karena pesatnya perkembangan di daerah ini. “Untuk membendung alih fungsi lahan, memang tidak mudah, karena perkembangan kota sudah sedemikian rupa, sehingga mau tidak mau alih fungsi lahan tidak bisa kita hindari,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, alih fungsi lahan secara masif, misalnya untuk perumahan, masih dapat ditekan melalui pengeluaran izin mendirikan bangunan (IMB), jika lahan tersebut tidak memungkinkan untuk dijadikan perumahan.

“Yang sulit dan tidak bisa kita kontrol adalah alih fungsi lahan yang menghabiskan sekitar 1-2 are, tetapi menghabiskan lahan secara masif. Contohnya di kawasan Karang Baru ke timur yang kini sudah hampir habis menjadi rumah warga,” sebutnya. (Ant)

Lihat juga...