Anies: DIPA Besar Dilihat dari Manfaatnya

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Gubernur DKI, Anies Baswedan, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019, untuk Satuan Kerja Kementerian atau Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

Dengan adanya penyerahan DIPA TA 2019 ini, dia berharap anggaran yang tersedia dapat mewujudkan pembangunan manusia yang komplit, dan dibelanjakan secara efisien, khususnya untuk belanja operasional, seperti belanja pegawai dan barang.

“Kita pastikan, ini adalah amanat yang besar, jangan sampai kita gunakan tanpa ada efisiensi yang baik. Kita berharap, anggaran ini dipakai sebaik-baiknya, yang bisa memberikan manfaat bagi semuanya,” ucap Anies, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Menurutnya, DIPA TA 2019, ini sangat besar. Namun, dia meminta jangan dilihat dari hitungan rupiahnya, melainkan dari manfaatnya untuk masyarakat.

“Nilainya besar bukan dilihat dari hitungan rupiahnya. Nilainya besar jika dilihat dari manfaatnya untuk masyarakat. Bisa saja hitungan rupiah kecil, tapi bila manfaatnya besar, maka kita bisa sebut nilainya besar untuk masyarakat,” katanya.

Anies juga menjelaskan, bahwa penyerahan DIPA TA 2019 ini adalah tindak lanjut penyerahan DIPA pada 11 Desember 2019 oleh Presiden Joko Widodo, kepada para pimpinan kementerian atau lembaga, termasuk gubernur, yang dilanjutkan pada hari ini, penyerahan kepada para Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku pengguna anggaran di wilayah Pemprov DKI, untuk diteruskan dan dilaksanakan.

“Saya garis bawahi, bahwa ini sebuah proses upacara. Ini adalah proses simbolik sebagai sebuah amanah dari rakyat yang telah ditetapkan menjadi rencana kerja, yang saat ini sudah masuk fase persiapan pelaksanaannya,” paparnya.

Dia menekankan, bukan pemberian dana, melainkan menitipkan kepercayaan melalui perintah kerja yang sudah direncanakan dan untuk segera dilaksanakan.

Menurut mantan rektor Universitas Paramadina itu alokasi APBN untuk Satker Kementerian atau pun Lembaga dan SKPD di Wilayah Provinsi DKI, sebesar Rp525,35 triliun, dan dituangkan ke dalam 1.805 DIPA TA 2019.

“Jadi, kalau anggaran pusat (APBN) kita ada sekitar 2000 triliun rupiah, maka seperempat anggaran tersebut ada di Jakarta. Maka, tidak ada alasan sesungguhnya bagi ibu kota, untuk warganya menjadi tertinggal. Tidak ada alasan bagi kita untuk kalah di tempat lain,” tegasnya.

Tak hanya itu, alokasi dana DIPA tersebut, berdasarkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019. Pemerintah Provinsi DKI mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp19,4 triliun, yang terdiri atas; Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp3,12 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp16,22 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp57,18 triliun.

Hadir pula dalam penyerahan DIPA TA 2019, perwakilan MPR, DPR, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Sekretariat Negara, PPATK, Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI.

Juga BPKP DKI Jakarta, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Sekda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, serta Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Lihat juga...