Anies Tindak Tegas Pemasang Reklame Tanpa Izin

Editor: Mahadeva WS

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjanjikan tindakan tegas dan tidak memberi ampun, kepada pemasang reklame tidak berizin. Bila terbukti ilegal, reklame akan diturunkan.

Pemprov DKI Jakarta, juga akan memasang spanduk, yang menandakan bahwa reklame tersebut telah melakukan pelanggaran. “Pasti ditindak, yang enggak berizin pasti dibongkar. Pokoknya jangan khawatir, ada yang melanggar saya tebang,” ujar Anies di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (20/12/2018).

Dengan tindakan tersebut, Anies tidak khawatir akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, dengan adanya penertiban reklame tak berizin, justru akan meningkatkan PAD. Nantinya, reklame yang dipasang di Jakarta, dipastikan sesuai ketentuan dan membayar pajak. “Malah (PAD) bisa meningkat. Kenapa? Karena kemudian kami akan bisa menjangkau lebih banyak lagi,” ucap Anies.

Pemprov DKI Jakarta, sudah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait termuan 290 papan reklame tidak berizin alias ilegal. “Saya sudah perintahkan pak Saifal untuk berkomunikasi dengan pihak KPK,” imbuhnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menyatakan, ada ratusan reklame di Jakarta yang dipasang tanpa mengantongi izin. “Dari isu kepatuhan pajak reklame dan keindahan tata ruang di wilayah DKI Jakarta, KPK menemukan dari 295 tiang tumbuh, hanya lima di antaranya yang memiliki izin,” kata Agus.

Agus menyebut, pajak reklame sangat penting untuk sumber pendapatan Jakarta. Pajak reklame menyumbang tiga persen dari total PAD Pemprov DKI Jakarta. Agus menyarankan, Pemprov DKI jakarta untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

“Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Jakarta. Pajak reklame menyumbang sekitar tiga persen total PAD Pemprov Jakarta. Karenanya, KPK juga mendorong Pemprov DKI untuk mengembangkan sistem monitoring reklame berbasis teknologi informasi dalam hal pendataan. Untuk memperkuat pengawasan oleh masyarakat, maka data tersebut dibuka ke publik,” imbuh Agus.

Penerimaan pajak di DKI belum optimal, karena banyak permasalahan, seperti ketidakpatuhan wajib pajak. Termasuk ketiadaan sistem data dan informasi, yang menjadi basis data monitoring potensi pajak. Menurut Agus, DKI harus melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh. “Potensi penerimaan yang tidak masuk ke kas daerah, jika tidak dilakukan perbaikan sistem secara menyeluruh, akan banyak yang hilang. Potensi peningkatan penerimaan pajak DKI sebesar Rp4,9 triliun dari hasil pendampingan KPK di 2017 hilang,” jelasnya.

Di tahun ini, untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak di DKI, KPK mendorong perbaikan sistem, dengan penerapan tax clearance. Aturan, yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah, saat mengajukan permohonan perizinan atau PTSP. Saat ini, Pemprov DKI sudah menyegel 60 reklame di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penertiban dilakukan lantaran pemilik bangunan reklame telah habis masa Izin Mendirikan BangunanBangunan Reklame (IMB-BR).

Lihat juga...