APBDes Belum Ditetapkan Jadi Kendala Pencairan Dana Desa di Sikka

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

MAUMERE — Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di berbagai desa di kabupaten Sikka yang sering terlambat dibahas dan ditetapkan, menghambat proses pencairan dana desa serta pembangunan.

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. Foto : Ebed de Rosary

“Kendala yang dihadapi yang menjadi penyebab keterlambatan pencairan dana desa, antara lain APBDes belum atau terlambat ditetapkan,” tegas bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, Jumat (14/12/2018).

Selain itu, kata Robi sapaannya, laporan realisasi anggaran dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap sebelumnya belum atau terlambat dibuat, serta adanya perubahan regulasi di tingkat pusat dan daerah.

“Sedangkan permasalahan penggunaan antara lain akibat tidak sesuai prioritas atau di luar bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat. Pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga” sebutnya.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah kabupaten Sikka di 2019 akan menerapkan sistem aplikasi administrasi desa atau Sisdes, sistim aplikasi informasi desa dan kawasan atau Sideka. Juga sistem keuangan desa (Siskeudes) yang merupakan lanjutan dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berbasis IT.

“Ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintah desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggungjawab. Serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,” terangnya.

Sementara itu, saat bertatap muka dengan masyarakat kecamatan Talibura, anggota Komisi XI DPR RI Jhony G.Plate menyebutkan, sejak 2017 pelaporan penggunaan dana desa mulai diperketat dan harus sesuai aturan. Ini membuat daya serap dana desa mulai berkurang.

“Banyak kepala desa yang takut membuat perencanaan pembangunan karena takut menyalahi aturan. Pencairan dana desa juga dilakukan bila persyaratan yang dibutuhkan dicek dan dipastikan sesuai,” ungkapnya.

Selain itu juga, masuknya penegak hukum untuk memeriksa penggunaan dana desa membuat 900 lebih kepala desa terlibat masalah hukum dan dipenjara. Semua pihak tentu prihatin dengan kenyataan ini sehingga DPR RI meminta menteri Desa untuk melihat bagaimana manajemen pendamping desa.

“Tahun 2019 kami memutuskan di Komisi XI dana desa yang sedianya Rp73 triliun dibagi dua dimana dana desa Rp70 triliun dan Rp3 triliun untuk 8 ribu kelurahan di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Pendamping desa yang disiapkan pemerintah, kata Jhony, harus bertugas dengan baik agar administrasi dan eksekusi dana desa bisa dilaksanakan dengan baik.

Pendamping desa harus hadir di desa setiap saat dan harus menjadi satu kesatuan dengan pemerintah desa.

Lihat juga...