Atasi Defisit, Korban Penganiayaan Tidak Dijamin BPJS Kesehatan

Editor: Mahadeva

Kepala Cabang BPJS Balikpapan Endang Diarty – Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Berbagai upaya dilakukan pemerintah, untuk mengendalikan defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satu yang dilakukan, dengan melakukan bauran kebijakan.

Dampaknya, BPJS Kesehatan kini, tidak lagi memberikan jaminan pengobatan, kepada para korban tindak pidana. Kebijakan itu muncul, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2018, yang diterbitkan pada 17 September lalu.  “Ada empat kategori yang tidak mendapat jaminan pengobatan berdasarkan Perpres 82 ini,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, Endang Diarty, Kamis (20/12/2018).

Empat kategori tersebut adalah, korban tindak pidana seperti penganiayaan, penjambretan, atau begal. Kemudian korban pemerkosaan atau kekerasan seksual, korban tindak pidana terorisme dan korban perdagangan manusia.

Menurut Endang Diarty, Perpres 82, menjadi penyempurna payung hukum pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang dikeluarkan pada 2016 lalu. Klausul tersebut tertuang dalam pasal 52. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, BPJS kesehatan Balikpapan menginisiasi para pemangku kepentingan, untuk mencari solusi. “Kami undang pemerintah daerah aparat kepolisian, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk membahas persoalan ini,” tambahnya.

Lihat juga...