Atasi Defisit, Korban Penganiayaan Tidak Dijamin BPJS Kesehatan

Editor: Mahadeva

Kepala Cabang BPJS Balikpapan Endang Diarty – Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Berbagai upaya dilakukan pemerintah, untuk mengendalikan defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satu yang dilakukan, dengan melakukan bauran kebijakan.

Dampaknya, BPJS Kesehatan kini, tidak lagi memberikan jaminan pengobatan, kepada para korban tindak pidana. Kebijakan itu muncul, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2018, yang diterbitkan pada 17 September lalu.  “Ada empat kategori yang tidak mendapat jaminan pengobatan berdasarkan Perpres 82 ini,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, Endang Diarty, Kamis (20/12/2018).

Empat kategori tersebut adalah, korban tindak pidana seperti penganiayaan, penjambretan, atau begal. Kemudian korban pemerkosaan atau kekerasan seksual, korban tindak pidana terorisme dan korban perdagangan manusia.

Menurut Endang Diarty, Perpres 82, menjadi penyempurna payung hukum pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang dikeluarkan pada 2016 lalu. Klausul tersebut tertuang dalam pasal 52. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, BPJS kesehatan Balikpapan menginisiasi para pemangku kepentingan, untuk mencari solusi. “Kami undang pemerintah daerah aparat kepolisian, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk membahas persoalan ini,” tambahnya.

Hal itu dibutuhkan, agar biaya penanganan korban tindak pidana bisa di atasi bersama. Perubahan aturan berdasarkan perpres tersebut, sebagai salah satu upaya pengendalian defisit, seperti yang tertuang di dalam bauran kebijakan. Diminta ada sinergi pelayaan antara, BPJS kesehatan dengan kementerian atau pemegang program lain seperti Jasa Raharja untuk kecelakaan lalulintas, atau BPJS Ketenagakerjaan, untuk penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.

Sedangkan korban tindak pidana bisa dijamin oleh LPSK. “Kalau nggak dijamin, kasihan. Dengan adanya Perpres itu, kami ingin menyampaikan, bahwa tidak ada kewenangan BPJS Kesehatan untuk menjamin (korban tindak pidana). Karena peraturan perundangan belum ada, tapi ada UU bahwa biaya perlindungan saksi dan korban ditanggung biaya oleh LPSK. Jadi kita melaporkan ke LPSK Jakarta,” Endang menjelaskan.

Pelaporan bersifat online, akan ditindaklanjuti melalui survey, apakah kasus itu dapat ditangani LPSK atau tidak. LPSK memiliki biaya perlindungan saksi dan korban, sehingga jaminan pengobatan diharapkan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan ada. Dari data yang dikeluarkan BPJS Kesehatan Balikpapan, sejauh ini baru ada tiga korban penganiayaan yang komplain, karena tidak mendapat jaminan pengobatan.

Lihat juga...