Balikpapan Siap Bentuk BPJPH

Editor: Mahadeva

Sekretaris MUI Balikpapan, Jailani – Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di tingkat pusat, mendorong Kota Balikpapan untuk juga membentuk lembaga tersebut. Direncanakan pembentukan  BPJPH Balikpapan akan dilakukan di 2019.

Keberadaan BPJPH, sesuai dengan Undang-undang No.3/2014, tentang Jaminan Produk Halal. Dengan BPJPH, pengurusan label halal nantinya tidak lagi ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, namun langsung ke BPJPH.

BPJPH menjadi pengganti LPPOM, dan lembaga tersebut kini sudah terbentuk di tingkat pusat. “Balikpapan paling siap untuk dibentuk BPJPH. Saat ini MUI terus melakukan sosialisasi dan siapkan sumber daya manusia (SDM),” tutur Sekretaris MUI Balikpapan, Jailani, Rabu (26/12/2018).

Sebelum BPJPH terbentuk, maka proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh LPPOM MUI, dalam hal ini yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk BPJPH berada di bawah kendali pemerintah. “Apabila sudah BPJPH, maka tidak perlu lagi mengurus sertifikasi halal ke provinsi, cukup ke BPJPH yang ada di kabupaten atau kota saja,” papar Jailani.

Saat ini, sudah ada fatwa MUI mengenai UMKM Syariah, agar pelaku usaha kreatif. Jailani menyebut, keberadaan fatwa tersebut bertujuan, para pelaku UMKM tidak kaget dengan keberadaan BPJPH. Dengan demikian MUI, siap membimbing pelaku UMKM yang ingin produknya berlabel halal. “Juga sudah ada fatwa MUI tentang UMKM Syariah, supaya pelaku usaha kreatif juga tidak kaget apabila ada BPJPH,” tandasnya.

Pembentukan BPJH di daerah diperlukan, karena Undang-undang Jaminan Produk Halal, telah diundangkan lima tahun yang lalu.  Sehingga saat ini sudah wajib dioperasionalkan. “Setelah undang-undang, ada peraturan pemerintah dan Oktober 2019 sudah genap lima tahun,” ujarnya.

Jailani menyebut, untuk mendapatkan sertifikat halal, produk harus didaftarkan ke BPJPH. Sedangkan fungsi MUI, hanya sebatas memberikan fatwa. “Mekanismenya, yakni mendaftarkan produk ke lembaga untuk dikeluarkan sertifikat kehalalan, yang fatwanya melalui MUI,” pungkasnya.

Lihat juga...