Banyak Kadis di Pemprov DKI tak Berani Ambil Keputusan

JAKARTA – Gubernur DKI, Anies Baswedan, menyatakan, banyak kepala dinas di lingkungan pemerintahannya tak berani mengambil keputusan. Menurutnya, hal tersebut telah berlangsung sejak lama.

“Salah satu hal yang saya amati dalam perjalanan satu tahun di Pemprov, adalah kebanyakan kepala dinas ingin melimpahkan semua keputusan kepada gubernur, meskipun wewenangnya ada pada kepala dinas,” sebut Anies, di Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Menurut Anies, alur seperti itu sudah terjadi sejak lama, tak hanya satu atau dua tahun. Karenanya, dalam proses lelang jabata 14 kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI, saat ini, Anies meminta keberanian menjadi dasar dari pengambilan keputusan di tingkat daerah atau lembaga. Sebab secara hukum, kepala dinas atau badan, diizinkan untuk mengeksekusi keputusan.

“Tidak melawan hukum. Justru karena hukumnya mengizinkan, tapi tetap tidak mau mengambil keputusan. Itu yang sering jadi masalah,” jelasnya.

Saat ini, Pemprov DKI tengag melakukan proses seleksai jabatan di tingkat pimpunan pertama. Beberapa kriteria khusus untuk pejabat eselon II yang lolos dari lelang jabatan itu, kata Anies, yakni pejabat terpilih harus memiliki kompetensi yang memadai dan dapat menjalankan tugas.

Lalu, memiliki pengalaman yang relevan, dan mampu mengambil sebuah keputusan, serta memiliki track record keberhasilan dalam mengelola program.

Menurut Anies, seringkali kandidat kepala dinas mengundurkan diri, karena lebih memilih mundur dibadingkan menandatangani kesepakatan.

Pemprov DKI membuka pendaftaran untu 14 jabatan dengan golongan pangkat IV/c dan IV/b. Dua di antaranya dibuka secara nasional, yakni asisten perekonomian dan keuangan sekretaris daerah serta kepala badan perencanaan pembangunan daerah.

Ada pun yang dibuka untuk lingkungan DKI, yakni kepala badan kepegawaian daerah, kepala dinas perindustrian dan energi, kepala dinas kehutanan, kepala dinas bina marga, kepala dinas pendidikan, kepala dinas komunikasi, informatika, dan statistik.

Juga kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kepala dinas kesehatan, kepala biro organisasi dan reformasi birokrasi sekretariat daerah, kepala biro administrasi sekretariat daerah, wakil wali kota Jakarta Timur, dan wakil kepala satuan polisi pamong praja.

Anies menargetkan, proses lelang jabatan tersebut selesai pada Desember ini, sehingga tidak ada lagi kepala Dinas yang diduduki oleh pelaksana tugas (plt).