Bengkayang Cegah Eksploitasi dan Perdaganggan Anak

133
Pentas tari, salah satu kegiatan anak sekolah, ilustrasi -Dok: CDN

PONTIANAK – Kasus eksploitasi dan perdagangan anak di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, masih tinggi. Hal itu, menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat.

“Data yang ada, kasus eksploitasi dan perdagangan anak di Bengkayang terbesar kelima di Kalimantan Barat. Hal itu karena Bengkayang ini bisa menjadi persinggahan dari berbagai daerah, dan bisa juga menjadi daerah pengirim. Itu tidak terlepas pengaruh Bengkayang yang berbatasan darat langsung dengan negara Malaysia,” ujar Kepala Bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak DSP3APM, Bengkayang, Liberti Nungkat, Sabtu (8/12/2018).

Menurutnya, kasus eksploitasi dan perdagangan anak, satu diantaranya, terjadi dengan modus memanipulasi data. Dari banyak kasus yang terjadi, orang yang membawa atau bahkan anak itu sendiri, melakukan pemalsuan data, agar bisa berangkat ke Malaysia.

Bahkan, perubahan data, ada yang dilakukan dengan sengaja oleh anak yang menjadi korban. “Misalnya usianya belum mencapai 17 tahun ke atas, tapi di dokumennya diubah menjadi 20 tahun ke atas. Hal itu berlangsung, dan terus dilakukan supaya bisa masuk. Padahal itu jelas sudah mengekploitasi anak,” jelasnya.

Dengan persoalan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), bekerjasama dengan pemerintah daerah, dan lembaga konsultasi bantuan hukum perempuan dan keluarga Kalimantan Barat, bersama membentuk Komunitas Peduli Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (KP3 TPPO).

Pembentuan dilakukan di wilayah Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas). “Wilayah Singbebas ini sangat unik, karena potensi potensi yang ada di ketiga kabupaten ini memberikan banyak peluang untuk praktek perdagangan manusia atau anak,” jelasnya.

Komunitas dibentuk di setiap kecamatan dan desa yang ada di Singbebas. “Hadirnya komunitas yang sudah dibentuk tersebut nantinya dapat menyampaikan dan mensosialisasikan, untuk tidak mudah mau bekerja di negara orang, khususnya yang ilegal,” tandasnya.

Saat ini, sudah terbentuk 50 KP3 TPPO. Keberadaanya diharapkan, bisa menjadi corong, dan menjadi agen mencegah kebanyakan orang. yang ingin bekerja di luar negeri tanpa dokumen dan identitas yang jelas. “Kami dari Pemeritah Daerah Kabupaten Bengkayang sebelumnya juga telah mengeluarkan Perda nomor 4 Tahun 2016, tentang TPPO. Dengan adanya instrumen seperti itu memudahkan dalam melakukan pendampingan hukum,” katanya.

Direktur Yayasan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga (LKBHPK) Kalimantan Barat untuk Singbebas, Rosita Nengsih, mengatakan, komunitas yang dibentuk melibatkan seluruh elemen, baik dari pemerintah, lembaga dan masyarakat. “Dengan terbentuknya komunitas ini, masyarakat diharapkan lebih aktif dan peduli terhadap kasus perdagangan, khususnya di tiga wilayah Singbebas. Mengingat tiga wilayah tersebut saat ini sangat rentan terhadap TPPO,” ujar Nengsih.

Nengsih menyebut, peran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan TPPO sangat penting. Ke depan, kebijakan-kebijakan dalam pencegahan dan penanganan TPPO bisa saling bersinergi. “Saat ini, kasus perdagangan khusus anak masih marak terjadi di Kabupaten Bengkayang, melalui kawasan perbatasan Jagoi Babang dan kebanyakan pemalsuan dokumen,” pungkasnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...