Berdayakan Hutan, Jadikan Sumber Mata Pencaharian

Editor: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan telah memberikan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada 23 kelompok yang tersebar di 5 kecamatan di seputar kawasan hutan lindung Egon Ilimedo untuk mengelola hutan.

“Masyarakat boleh menanam tanaman atau pohon tetapi pohon yang bisa diambil buahnya untuk dijual. Masyarakat juga bisa bercocok tanam tetapi dilarang untuk menebang pohon atau merusak hutan,” sebut Hery Siswandi, Kepala Bidang Konservasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kabupaten Sikka, Rabu (12/12/2018).

Hery Siswandi, Kepala Bidang Konservasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Kabupaten Sikka. Foto: Ebed de Rosary

Dikatakan Hery, izin tersebut telah diberikan sejak tahun 2012 hingga yang terakhir tahun 2017. Untuk tahun 2017 telah diserahkan pada bulan November 2018 lalu kepada kelompok masyarakat.

“Seharusnya sudah kami serahkan sejak awal Januari 2018, tetapi surat keputusan aslinya baru kami terima bulan Oktober 2018 sehingga penyerahan kepada kelompok dilakukan di bulan November 2018,” sebutnya.

Luas lahan HKm yang diberikan, kata Hery, sebesar 12.621,83 hektare. Jumlah luas HKm terbesar diberikan kepada kelompok masyarakat adat Tieng Totan, Desa Lewomada Kecamatan Talibura seluas 1.417,413 hektare.

“Jumlah lahan seluas itu diberikan kepada 320 kepala keluarga yang selama puluhan tahun telah menguasai lahan tersebut dan mengolahnya. Biasanya masyarakat menggunakan lahan itu untuk berkebun,” terangnya.

Secara total, kata Hery, jumlah lahan seluas 12.612,85 hektare tersebut diberikan pengelolaannya kepada 3.526 kepala keluarga yang tersebar di 5 kecamatan yakni Doreng, Mapitara, Waigete, Waiblama dan Talibura.

Direktur Wahana Tani Mandiri (WTM) mengapresiasi langkah pemerintah untuk mencegah perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam kawasan hutan dengan menerbitkan IUPHKm.

“Izin ini diberikan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. Izin ini juga dilarang dipindahtangankan, diagunkan atau digunakan  untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan,” sebutnya.

Masyarakat di dalam kelompok tersebut, tambah Wim, sapaannya, juga dilarang mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenai sanksi pencabutan izin oleh kementerian kehutanan.

“Izin ini diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada gubernur paling lambat 3 tahun sebelum izin tersebut berakhir,” terangnya.

Terbitnya IUPHKm, kata Wim, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga bisa mengelola kawasan hutan lindung. Juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Izin HKm ini dapat memberikan kepastian akses masyarakat untuk turut mengelola kawasan hutan, menjadi sumber mata pencaharian, ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian,” tuturnya.

Dengan adanya IUPHKm, maka masyarakat, tambah Wim, secara tidak langsung dapat memberikan sumbangan secara swadaya, melalui kegiatan rehabilitasi yang dilakukan. Masyarakat juga terlibat menjaga keamanan hutan.

Lihat juga...