Berdayakan Hutan, Jadikan Sumber Mata Pencaharian

Editor: Satmoko Budi Santoso

Direktur Wahana Tani Mandiri (WTM) mengapresiasi langkah pemerintah untuk mencegah perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam kawasan hutan dengan menerbitkan IUPHKm.

“Izin ini diberikan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. Izin ini juga dilarang dipindahtangankan, diagunkan atau digunakan  untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan,” sebutnya.

Masyarakat di dalam kelompok tersebut, tambah Wim, sapaannya, juga dilarang mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenai sanksi pencabutan izin oleh kementerian kehutanan.

“Izin ini diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada gubernur paling lambat 3 tahun sebelum izin tersebut berakhir,” terangnya.

Terbitnya IUPHKm, kata Wim, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga bisa mengelola kawasan hutan lindung. Juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Izin HKm ini dapat memberikan kepastian akses masyarakat untuk turut mengelola kawasan hutan, menjadi sumber mata pencaharian, ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian,” tuturnya.

Dengan adanya IUPHKm, maka masyarakat, tambah Wim, secara tidak langsung dapat memberikan sumbangan secara swadaya, melalui kegiatan rehabilitasi yang dilakukan. Masyarakat juga terlibat menjaga keamanan hutan.

Lihat juga...