Besaran Tarif Parkir di Jakarta Masih dalam Kajian

Editor: Koko Triarko

161
Gubernur DKI, Anies Baswedan, saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018). -Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Gubernur DKI, Anies Baswedan, menegaskan penetapan tarif layanan parkir di Jakarta masih dalam kajian. Hal ini ditegaskan, menyusul wacana besaran tarif parkir Rp50.000 per jam yang menjadi pro-kontra di tengah masyarakat.

“Belum selesai semua. Terlalu spekulatif angka yang dimunculkan, memang bagus, yaitu Rp50.000 per jam,” ucap Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Namun demikian, Anies mengaku akan menegur pihak-pihak di SKPD terkait regulasi pengetatan parkir. Dia mengingatkan, agar jajarannya tidak melakukan penyebaran informasi yang belum valid dan akurat.

“Nantinya akan saya tegur, pada bagi-bagi informasi yang belum matang. Kenapa? hanya menimbulkan kegelisahan,” ujarnya.

Anies juga membantah pembagian zonasi yang dinyatakan Plt Kepala Dinas Perhubungan, Sigit. “Kalau pun nanti ada zonasi, pembagian zonanya seperti apa itu maksudnya masih terlalu awal,” kata Anies.

Menurutnya, informasi yang belum valid belum bisa disampaikan kepada publik. Nantinya bakal menimbulkan pro dan kontra. Dia mengatakan, kebijakan tersebut harus terlebih dahulu dipersiapkan dengan matang sebelum diutarakan ke masyarakat.

“Kami ingin ini dimantangkan dulu studinya, ada ability to pay, willingness to pay, kemudian ada penyiapan infrastrukturnya, konsekuensi seperti apa, baru nantinya dibicarakan satuan tentang itu macam-macam,” paparnya.

Karena itu, mekanisme akan dibahas lebih lanjut, baik sistem parkir berbayar per jam, harian, hingga langganan. Tentunya, itu perlu waktu dan proses yang masih dilakukan kajian.

Orang nomor satu di Ibu Kota meminta supaya warga tidak perlu resah dengan kabar kenaikan tarif parkir pada waktu dekat ini. Dia memastikan, pemberlakuan kenaikan tarif usai Mass Rapid Transport (MRT), telah beroperasi.

Hingga kini, Pemprov DKI masih belum merumuskan berapa besaran kenaikan tarif parkir yang bakal diberlakukan. “Bagi yang dengar angka kenaikan tarif Rp50 ribu per jam, jangan membayangkan itu dilakukan awal. Kenaikan tarif nanti sesudah MRT operasional,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kenaikan tarif parkir bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Ibu Kota. Dengan banyak warga menggunakan transportasi umum, maka angka kemacetan dipastikan bakal berkurang.

Anies merasa tidak bersikap adil, jika kenaikan tarif dilakukan secara tergesa-gesa. Dia pun menegaskan, kenaikan tarif tidak akan diberlakukan sebelum MRT beroperasi di Jalan Sudirman-Thamrin, sehingga warga mendapatkan insentif berupa transportasi umum yang nyaman.

“Kita tidak ingin bertindak tidak adil kepada waraga Jakarta yang bekerja di Jalan Sudirman, kalau kendaraan umum massalnya belum tersedia,” katanya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI, Sigit Widjatmoko, menyebutkan pihaknya bakal memberlakukan pengetatan aturan parkir sebagai solusi untuk memecahkan masalah kemacetan di DKI.

Pengetatan tersebut akan dilakukan di wilayah-wilayah yang sudah memiliki fasilitas transportasi umum yang memadai, yaitu ruas jalan yang sudah tercakup dalam koridor TransJakarta dan MRT.
“Ini in-line dengan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang akan disahkan pada awal 2019,” tutur Sigit.

Hingga saat ini, menurut Sigit, wilayah Sudirman-Thamrin mampu menampung 69.000 kendaraan roda empat dan 54.000 kendaraan roda dua.

Dia menuturkan, pada nantinya akan ada zonasi yang terdiri dari zonasi ketat hingga longgar, dan berdasarkan pada zonasi itu pengetatatan aturan parkir akan diterapkan.

Menurut Sigit, kenaikan tarif parkir tersebut bisa mencapai Rp50 ribu per jam. “Pada ruas-ruas yang sudah bagus transportasi umumnya, itu kita akan kendalikan. Baik dari jumlah satuan ruang parkir, maupun tarif jasa layanannya,” tutupnya.

Baca Juga
Lihat juga...