BPHN: Bantuan Hukum di Indonesia Belum Optimal

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah berjalan sejauh ini, meskipun menunjukkan peningkatan jumlah organisasi bantuan hukum, namun dalam beberapa hal masih dirasakan belum optimal.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), R. Benny Riyanto, terdapat peningkatan jumlah pelaku bantuan hukum dari periode 2013-2015 ke periode 2016-2018. Pada periode 2016-2018, jumlah Organisasi Bantuan Hukum mencapai 405 lembaga, dengan advokat sejumlah 2.070 orang dan paralegal 2.130 orang.

“Kondisi ini merupakan sedikit peningkatan dari periode sebelumnya, berjumlah 310 lembaga dengan advokat 1.117 orang dan paralegal 1.018 orang. Meski mengalami peningkatan dari sisi pelaku, namun dari sisi anggaran belum banyak mengalami peningkatan, bahkan cenderung fluktuatif,” kata Benny Riyanto, dalam FGD bertema Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, di Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Kondisi inilah yang menurut Benny Riyanto, mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Masyarakat miskin yang membutuhkan layanan bantuan hukum bisa tidak terlayani dengan baik dengan ketiadaan peningkatan anggaran tersebut.

“Kita berharap, ke depan dapat dipertimbangkan untuk mensinergikan program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum, dengan layanan bantuan hukum di pengadilan. Salah satu wujud konkretnya, misalnya, masyarakat yang dilayani oleh Organisasi Bantuan Hukum dapat dibebaskan dari membayar biaya perkara di Pengadilan,” sebutnya.

Menanggapi harapan Kepala BPHN tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, menjelaskan bahwa sinergi tersebut dapat dilakukan di antara kedua lembaga.

“Hanya saja, perlu dipertimbangkan dengan baik, agar sinergitas itu dapat dilaksanakan dan dapat menguntungkan bagi program kedua belah pihak,” kata Pudjoharsoyo.

Salah satu indikator saling menguntungkan tersebut, menurut Pudjoharsoyo, adalah berjalannya program bantuan hukum masing-masing pihak. Diketahui, pengadilan telah memberikan bantuan hukum kepada msyarakat miskin sejak pengadilan di Indonesia itu ada.

Lihat juga...