BPJS-Kes Manado: Menunggak Iuran, Kepersertaan JKN-KIS Dinonaktifkan

MANADO — Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menegaskan apabila peserta menunggak iuran maka status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan dinonaktifkan.

“Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari satu bulan,” kata Kepala Cabang BPJS Cabang Manado dr. Prabowo M.Kes, AAK di Manado, Selasa (25/12/2018).

Prabowo menambahkan, status kepesertaan JKN-KIS akan diaktifkan kembali apabila sudah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk 24 bulan.

“Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018. Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan,” sebutnya.

Ilustrasinya, kata dia, peserta yang pada saat Perpres ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka pada bulan Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan.

Dia menambahkan, denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran.

“Apabila peserta menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosa awal Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s). Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp30 juta,” jelasnya.

“Ketentuan denda layanan dikecualikan untuk peserta penerima bantuan iuran, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan peserta yang tidak mampu,” katanya.

Ketentuan ini sebenarnya bukan untuk memberatkan peserta, tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan.

“Jangan lupa, di balik hak yang kita peroleh berupa manfaat jaminan kesehatan, ada kewajiban yang juga harus dipenuhi,” ujarnya. (Ant)

Lihat juga...